ragamlampung.com – Pembangunan Rumah dinas Wakil Walikota dan Ketua DPRD Lampung dianggap belum menajdi skala prioritas. Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota M. Yusuf Kohar.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan harus melihat keadaan kas daerah.
”Yang harus diingat,saya tidak menyetop. Maksud saya kita lihat dulu pelaksanaan kegiatan Januari, Februari, dan Maret, apakah sudah ada dananya atau belum,” ungkapnya Jumat (2/3/2018).
Yusuf Kohar beralasan penundaan pembangunan rumdis ini lebih kepada keadaan kas daerah yang belum stabil pada triwulan pertama. Dia hanya mengkhawatirkan keadaan kas
daerah dan tidak ingin pemkot menambah utang kepada pihak ketiga lantaran terlalu memaksakan diri.
“Tidak haram kan kalau ditunda? Kalau dipaksakan terus orangnya nagih ke kita gimana?” terangnya.(edi/askr)