ragamlampung.com – Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, diperiksa Badan Kehormatan BK DPRD setempat,Senin (29/10/2018).
Ririn diperiksa terkait pemalsuan tanda tangan atau scanning Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman di surat undangan.
Surat itu ditujukan kepada panitia seleksi sekprov Lampung. Tujuannya untuk meminta keterangan pansel mengapa ada pejabat yang bisa ikut seleksi dan tidak.
Ketua BK DPRD Abdullah Fadri Auli menjelaskan ada ketidaksinkronan antara oknum yang diduga memalsukan tanda tangan Joko Purwanto dengan keterangan Ririn.
“Nanti hasilnya akan kita rapatkan terlebih dahulu bersama internal BK Selasa besok (30/10/2018),” katanya.
Usai pemeriksaan, Ririn mengaku dirinya menjelaskan kronologi sebenarnya terkait polemik pemalsuan tanda tangan Johan Sulaiman kepada majelis BK.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Masih sama seperti konferensi pers beberapa waktu lalu,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung itu.
Disinggung materi pemeriksaan dan berapa pertanyaan, politisi Golkar ini menerangkan BK hanya melakukan pendalaman terkait siapa sebenarnya oknum yang melakukan scan tanda tangan.
“Saya sudah sampaikan, jika saya tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan scan tanda tangan itu,” terang Ririn.
Perempuan berkacamata itu berharap pimpinan dewan dapat memberikan keputusan yang terbaik dari rekomendasi BK.(by/dr)