ragamlampung.com – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona kecewa terhadap kinerja sejumlah satuan
kerja (SKPD) pemerintahannya yang buruk selama tahun anggaran 2015. DPRD setempat mengeluarkan
rekomendasi buruknya kinerja SKPD Pemkab Pesawaran.
“Saya anggap laporan ini sangat penting. kepada seluruh SKPD baca kembali rekomendasinya
pascaparipurna ini, untuk evaluasi,” kata dia, Senin (8/8).
DPRD Pesawaran memberikan rekomendasi dan cacatan khusus terhadap pelaksanaan anggaran 2015,
dalam rapat paripurna Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun lalu, Senin
(8/8).
Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD setempat Saptoni menilai, Dinas Pendapat Daerah Pesawaran,
hanya menunggu dan menerima tanpa ada terobosan. Tidak maksimal menggali pendapatan kabupaten,
salah satunya minimnya pendapat dari sewa alat berat.
Dinas Pendidikan pun lalai dalam pengawasan anggaran serta pengawasan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS). “Satker seperti ini harus dievaluasi,” kata dia.
Dinas Kesehatan menjadi sorotan serius karena tidak maksimal dalam pengawasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta tidak cermat dalam menganggarkan belanja JKN itu. “Parahnya, ada
indikasi pungli di sarker penanaman modal, itu juga harus dievaluasi,” kata dia.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dinilai kegiatan dan pelaksanaan
dana desa tidak pernah dilaporkan.
Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, terjadi kesemrawutan data. Jalan rusak selalu diperbaiki, sementara
jalan yang belum dibangun tidak pernah dianggarkan. Sehingga, menyebabkan tumpang tindih
pembangunan. (ar)