ragamlampung.com — Kepala daerah petahana yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2017, bakal tetap menerima gaji pokok sebagai pejabat daerah meski mereka memasuki masa cuti akhir bulan ini.
Kepala daerah petahana juga tetap menerima enam jenis tunjangan selama cuti di masa kampanye Pilkada 2017. Tunjangan yang tetap diberikan adalah tunjangan jabatan, tunjangan anak, istri, beras, keselamatan kerja, dan kecelakaan kerja.
“Diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 itu ada tujuh item (tunjangan) yang masih boleh diterima. Itu hal yang melekat pada dirinya, tetapi fasilitas pendukung seperti mobil, kendaraan dinas, ajudan, tidak bisa digunakan,” kata Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) Kemdagri Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Fasilitas pendukung yang tidak bisa digunakan petahana nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk Kemdagri. Penggunaan fasilitas pendukung oleh pelaksana tugas kepala daerah akan berlaku hingga berakhirnya masa kampanye Pilkada, 11 Februari 2017.
Menurut Akmal, di Pilkada 2017 nanti ada 40 pelaksana tugas kepala daerah yang akan bertugas. Pelaksana tugas akan menjalankan tugasnya di 5 provinsi, 26 kabupaten, dan 9 kota.
“Dari jumlah itu, kurang lebih 21 jabatan di antaranya juga akan berakhir masa jabatannya sebelum 11 Februari. Jabatan kepala daerah yang habis ada di 4 provinsi, 15 kabupaten, dan 2 kota,” katanya, dilansir cnn indonesia.
Status seorang pelaksana tugas dapat beralih menjadi pejabat daerah jika ia ditugaskan di wilayah yang akan habis masa kepemimpinan daerahnya. Jabatan pelaksana tugas atau pejabat daerah akan disandang hingga berakhirnya masa kampanye Pilkada. (ar)