ragamlampung.com – Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi dan Kepala Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syamsurijal memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Ruang Rapat Utama Bupati Lampung Timur, Selasa (13/03/2018).
Hadir pula dalam rapat tersebut Pabung 0411/LT, Mayor Kav. Joko Subroto mewakili Komandan Kodim 0411/LT, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Lampung Timur, Basuki Raharjo mewakili Kepala Kejaksaan Lampung Timur, dan Kasat Intel Polres Lampung Timur, AKP Edi Kurniawan mewakili kapolres Lampung Timur.
Disepakati dalam rapat bahwa saat ini Kabupaten Lampung Timur ditetapkan masuk dalam Status Darurat Bencana Banjir.
Hal itu disebabkan salah satunya akibat cuaca ekstrim dengan curah hujan yang sangat tinggi disertai hujan petir sehingga telah menyebabkan bencana diantaranya menenggelamkan beberapa rumah warga, kolam ikan, lahan persawahan, juga merusak tanaman dan tanggul penahan yang ada di aliran sungai.
Dismpulkan pula dalam rapat tersebut akan perlunya diambil langkah langkah untuk penanganan korban pasca banjir terjadi.
Menyikapi hal tersebut Zaiful Bokhari mengatakan, tujuan diadakannya rapat koordinasi ini yaitu agar pihak pihak terkait bisa menetapkan kesepakatan dan keputusan bersama untuk membantu masyarakat melalui anggaran-anggaran yang sudah disiapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Diketahui bahwa setidaknya saat ini ada 12 kecamatan di kabupaten Lampung Timur terdampak banjir, antara lain Kecamatan Sukadana, Way Bungur, Bumi Agung, Batanghari, Labuhan Maringgai, Sekampung Udik, Raman Utara, Waway Karya, Marga Tiga, Marga Sekampung, Jabung dan Pasir Sakti.
Terpisah, Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Mujianto mengatakan, rapat koordinasi FORKOPIMDA merupakan salah satu agenda rutin pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membahas isu isu strategis di daerah yang sifatnya memerlukan penanganan segara.
“Sangat diperlukan adanya koordinasi para pimpinan dan pemangku kepentingan yang ada,” jelas mantan Kabag Perekonomian dan Kabag Protokol tersebut.
“Selain mengangkat isu bencana alam, rapat koordinasi kali ini juga dimaksudkan untuk memberikan solusi menyeluruh secara cepat dan tepat terkait isu seputar menjaga dan meningkatkan keamanan berbagai destinasi wisata serta masalah keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Timur,” imbuh Mujianto.(nia/ema)