Dalam diskusi yang digelar di ruang kerja bupati, Ketua PGHM Lamsel, Heru Cipto Nuroso, S.Pd menyampaikan harapan dari seluruh anggota PGHM Lamsel.
Dia berharap, Plt. Bupati Lamsel dapat menjadi pembawa angin segar terhadap masalah yang dihadapi para tenaga guru honorer yang telah mengabdi di daerah itu.
Menurutnya, saat ini ada ratusan tenaga guru honorer K2 di Lamsel yang usianya diatas 35 tahun. Sehingga tidak dapat lagi mengikuti rekrutmen CPNS, karena terbentur aturan dari pemerintah pusat.
“Artinya, kami memohon kepada Pak Plt. Bupati agar dapat memperhatikan nasib kawan-kawan kami yang telah lama mengabdi di Lampung Selatan,” ujar Heru dihadapan Plt. Bupati Lamsel.
Dia menuturkan, saat ini para tenaga honorer ingin mendapat kejelasan status dengan adanya pengakuan dari pemerintah daerah setempat, agar gaji yang diterimanya setara dengan upah minimum provinsi (UMP).
“Kami juga berharap ada keberpihakan terhadap nasib kami. Kalau sudah ada statusnya, honor kami minimal bisa UMP,” kata dia.
Selain itu, lanjutnya, pengakuan itu berupa keluarnya Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah, sehingga para tenaga honorer seperti guru bisa ikut dalam program sertifikasi.
“Kami juga berharap guru honorer bisa di SK kan Bupati, karena ada perlindungan hukumnya,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto memerintahkan jajaran terkait, untuk segera merespon keluhan dan masukan dari PGHM Lamsel.
“Terima kasih atas masukan yang diberikan, tentunya ini menjadi bahan kami untuk kita diskusikan bersama dengan tim guna mencari solusi yang terbaik,” kata Nanang.
Mengenai soal kesejahteraan kata Nanang, dirinya mengembalikan kepada kemampuan keuangan daerah. Karena menurutnya, jumlah tenaga guru honorer di Kabupaten Lamsel cukup banyak.
“Saya juga minta para guru ini juga harus rajin memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk taat membayar pajak, jangan hanya pelajaran saja. Kalau PAD kita meningkat pastinya kesejahteaan guru honorer juga meningkat,” imbuh Nanang. (dt)