ragamlampung.com – Warning keras bagi calon anggota legislatif (caleg) yang coba coba melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dapat berakibat pidana.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah (Lamteng), mengaku mulai menelusuri adanya dugaan keterlibatan Aparatur Negeri Sipil (ASN), dalam politik praktis.
Koordinator Divisi Pencegahan dsn Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Lamteng, Edwin Nur menerangkan, pihaknya akan mengusut tuntas permasalahan tersebut.
“Kita sudah perintahkan, anggota (Panwascam) dibawah untuk menelusuri permasalahan ini,”kata Edwin Nur, Selasa (11/12/2018).
Menurut Edwin, pihaknya harus mencari bukti lengkap terlebih dahalu terkait hal ini. Hasil penelurusan nanti bakal menjadi bahan untuk melakukan pemanggilan.
“Kita harus melihat kronologis kejadiannya seperti apa. Yang pasti untuk mengetahui itu semua (permasalahan) tentu kita akan panggil ASN, dan tiga caleg tersebut,”kata Edwin
Menurut Edwin, bila terbukti bersalah, Caleg tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 494, uu 7 tahun 2019 tentang pemilu. Sementara untuk ASN akan dilimpahkan ke KASN.
“Aturan sudah jelas, Caleg atau tim kampanye dilarang melibatkan aparatur sipil negara dalam hal kampanye. Dia bisa dikenakan sanski kurang satu tahun, dan denda dua belas juta,”ujarnya.
Untuk itu lanjut Edwin dia mengahimbau kepada seluruh Caleg dan juga tim pemenangan untuk tidak melibatkan ASN dalam politik praktis.
“Karna ini bakal merugikan caleg itu sendiri. Jadi saya minta caleg berkampanye sesuai dengan aturan yang ditetapkan,”himbau Edwin.
Untuk diketahui, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung Tengah, di duga terlibat politik praktis. Hal ini setelah beredar foto oknum guru yang yang diketahui bernama Ketut Swardana, bertugas di SMPN II Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Nabung, Lamteng foto bersama calon anggota DPR RI, Kabupaten Lamteng, dan Provinsi Lampung saat melakukan wisata rohani di salah satu Pure di Kawasan Bogor.
Dalam foto yang beredar itu, nampak calon anggota DPR RI asal Partai PDIP I Komang Koheri, calon anggota DPR Provinsi Lampung I Ketut Dewi Nadi, serta caleg Kabupaten Lamteng Ni Made Winarti bersama puluhan orang yang tergabung dalam rombongan, tengah membentangkan banner yang berisi gambar partai, nomor caleg dan asal daerah pemilihannya. Selain foto oknum ASN ini juga mengunggah video dirinya bersama tiga calon tersebut, melalui akun Facebook antas nama Ketut Swardana,
Kejadian yang heboh itu menjadi perbincangan sejumlah warga. Mereka bahkan, meminta Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamteng melakukan pemeriksaan terkait vdeo tersebut.
Sejumlah warga mengatakan, tidak seharusnya sebagai ASN, berkampanye dengan menyebutkan nama dan nomor urut.
“Dia kan sebagai ASN kenapa berani mengunggah video dukungan kepada caleg. Kami meminta ini diproses, karena terjadi unsur pelanggaran pemilu dan ASN,” ujar Warno, salah seorang warga, Jumat (7/12).
Dalam video Facebook di akun Ketut Suwardana, melalui siaran langsung Facebook yang diunggah 1 Desember 2018 bersama tiga calon anggota DPR RI asal Partai PDIP I Komang Koheri, calon anggota DPR Provinsi Lampung I Ketut Dewi Nadi, serta caleg Kabupaten Lamteng Ni Made Winarti.
Sementara Ketua Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Lampung Tengah, I Ketut Suwendra mengatakan, bahwa organisasinya tidak terjun ke politik praktis atau mendukung salah satu calon legislatif.
“Kami (PHDI) adalah lembaga keumatan (Hindu). Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tapi kegiatan kami memang sering diikuti oleh para tokoh politik, tapi kami hanya memperkenalkan saja dan tidak mengkampanyekan,” ujarnya.
I Ketut Suwendra menjelaskan, adapun kegiatan organisasinya dengan melibatkan Caleg Komang Koheri dan lainnya, dikarenakan kegiatan keumatan murni dibiayai Komang Koheri untuk akomodasi ke Bogor (ed/dr)