ragamlampung.com — Misteri pemesanan 5.000 pucuk senjata api tampaknya mulai menemukan titik terang. Pembelian ternyata untuk kebutuhan Polri dari bagian keperluan 15 ribu pucuk senjata untuk keperluan penegakan hukum tapi bukan senjata serbu.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, dana pengadaan berasal dari APBN Perubahan. Polri memesan kepada PT Pindad tapi hanya menyanggupi kebutuhan 5.000 pucuk senjata, sedangkan sisanya 10 ribu pucuk, harus diimpor.
“Yang 10 ribu pucuk harus dicari dari luar (negeri),” kata Setyo, di Jakarta, Senin (25/9/2017).
Dilansir dari Antaranews, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Wuryanto mengatakan, pernyataan Panglima TNI tentang ada institusi memesan 5.000 senjata dengan mencatatut nama Presiden, bukan untuk konsumsi publik.
Pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dikemukakan saat silaturahmi dengan purnawirawan TNI. Pernyataannya bukan untuk konsumsi publik atau off the record.
Kapuspen mengatakan, Panglima TNI tak pernah memberikan pernyataan resmi soal senjata ilegal. Permintaan off the record dijamin dalam Undang-Undang tentang Pers, dan patut ditaati. (ar)