ragamlampung.com — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, Letjen (purn.) Lodewijk Friederich Paulus mengancam akan memberikan sanksi keras terhadap pengurus partai itu di tingkat kabupaten yang membangkang instruksi partai.
Penegasan Lodewijk terkait rekomendasi DPP Partai Golkar untuk lima pasangan calon untuk pemililhan kepala daerah serentak di lima kabupaten di Provinsi Lampung.
Lima pasangan itu Khamami-Sapli (Kami) di Kabupaten Mesuji, Umar Ahmad-Fauzi Hasan (Teruzi) di Tulangbawang Barat, Sujadi-Fauzi di Pringsewu, Parosil Mabsus-Mad Hasnurin di Lampung Barat, dan Hanan A. Razak-Heri Wardoyo di Tulangbawang.
“Jika ketua dan sekretaris lima DPD II yang tidak melaksanakan instruksi DPP, akan diberikan sanksi penunjukan plt. ketua dan sekretaris,” kata dia, saat rapat di Kantor DPD I Partai Golkar Lampung, Senin (19/9/2016).
Ia menjelaskan, Surat Edaran (SE) DPP PG nomor 7/Golkar/IX/2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP PG Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham tentang sanksi organisasi kepada ketua dan sekretaris DPD II PG kabupaten yang melanggar perintah DPP.
“Dalam surat tersebut ada instruksi jelas, salah satunya mendaftarkan pasangan calon Partai Golkar ke komisi pemilihan umum di masing-masing kabupaten pilkada,” katanya.
Karena itu, ia menginstruksikan kepada ketua dan sekretaris lima DPD II mengecek semua kelengkapan administrasi berkas pasangan calon sebelum didaftarkan ke KPU.
Saat rapat pleno itu juga penyerahan surat rekomendasi kepada lima pasangan calon.
Lodewijk Friederich Paulus baru beberapa hari menjabat ketua plt di Lampung, menggantikan Alzier Dianis Thabranie.
Akibat pergantian itu sempat menimbulkan polemik di tubuh pengurus partai mulai DPD I hingga tingkat II. Sempat pula terjadi perebutan kantor sekretariat DPD I antara kader pro dan kontra. (ar)