ragamlampung.com — Para kontraktor di Lampung Utara yang tergabung melalui Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB), kecewa kepada pemerintah kabupaten setempat. Mereka sudah lima kali bertemu dengan pejabat, dan selama itu pula janji pembayaran uang proyek tak pernah terwujud.
“Kami sudah lima kali bertemu dengan pemkab dan DPRD, ternyata sampai kini tak pernah ada realisasinya. Ini pembohongan publik,” kata Ketua K2LUB Erfan Zen, Selasa (19/12/2017).
Erfan mengatakan, para kontraktor kecewa dan berniat berunjukrasa besar-besaran dalam waktu dekat. Mereka menuntut DPRD mengusut penerapan Perbup APBD 2016 tentang Pengakuan Utang, yang dimasukan kembali dalam APBD 2017 dan disinyalir double anggaran sebesar Rp70 miliar.
Tuntutan lainnya, mengusut pembayaran utang kepada BJB sebesar Rp90 miliar. Dan mendesak DPRD menggunakan hak angket.
Gundala Putra, seorang kontraktor mencurigai gerakan eksekutif dan legislatif menghambat pencairan dana provisional hand over (PHO) proyek rekanan.
Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) memenuhi panggilan DPRD. Wakil Ketua I DPRD Nurdin Habim mengatakan pemkab belum bisa memastikan pembayaran PHO, tapi tetap berupaya menyelesaikannya.
Keterangan TAPD, kas daerah saat ini hanya ada sekitar Rp28 miliar, namun sudah jelas alokasinya bukan untuk membayar utang kepada kontraktor. (ar)