ragamlampung.com — Rapat koordinasi pertama kalinya di tahun 2017, diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat, Rabu (11/1/2017).
Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Tubaba Adeham, membahas sekitar 21 masalah krusial. Masalah itu antara lain, persiapan MTQ, pengelolaan Dana Desa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), penanggulangan konflik pertanahan, akuntansi dan aset.
Kemudian kabupaten layak anak, penyusunan RKPD 2018, musyawarah rencana pembaangunan (musrenbang), termasuk penyusunan RPJM bupati terpilih dan renstra seluruh SKPD 2017-2022.
Adeham minta persoalan yang menyangkut dana dari pusat harus segera ditindaklanjuti pihak terkait seperti Asisten I, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh, Bagian Administrasi Wilyah (Adwil), serta seluruh camat.
Pj. Bupati Tubaba juga telah mengeluarkan surat guna menginformasikan kepada pihak-pihak terkait pengelolaan dana desa.
Laporan tersebut akan menjadi dasar kementerian mengalokasikan Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2017. Juga sesuai Permendagri Nomor 46 tahun 2016 bahwa, kepala tiyuh wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada bupati pada akhir tahun anggaran. (ar)