ragamlampung.com — Pembagian baju batik yang tidak merata menjadi polemik di DPRD Lampung Utara. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) setempat membagikannya hanya untuk empat pimpinan dan para ketua komisi.
Baju batik itu akan dikenakan saat peringatan malam puncak perayaan HUT Lampung Utara bulan juli nanti.
“Kalau memang hanya untuk kalangan pimpinan dan ketua komisi, jangan dibagi di depan kami yang tidak dapat. Itu tidak etis namanya,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto, Selasa (13/6/2017).
Dedy mengatakan, harga bahan baju batik itu tidak seberapa bahkan dapat dikatakan bukan bahan berkelas.
Hal senada dikatakan anggota DPRD lainnya. Anjasmara, Syamsu Nurman, dan Jupi Sunandar mengaku tersinggung.
“Bukan bahan baju yang kami soal tapi makna tersirat kebijakan ini. Artinya, selain pimpinan dan ketua komisi, kami ini dianggap tidak ada,” kata mereka.
Syamsu Nurman menilai Disporapar rancu dan lucu karena wakil ketua DPRD dan ketua komisi bukan termasuk bagian dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sehingga layak mendapat baju seragam tersebut. “Setahu saya hanya ketua DPRD yang termasuk bagian dari itu,” katanya.
Kabid Pariwisata Disporapar Lampung Utara, Saloma mengatakan, pembagian dibatasi karena anggaran terbatas dan bukan disengaja. (ar)