ragamlampung.com — Pengurus DPP Golkar Airlangga Hartarto mengklaim telah mendapat dukungan dari 31 dari 34 DPD Golkar se-Indonesia untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Salah satu agendanya pergantian ketua umum karena pejabatnya saat ini Setya Novanto terseret kasus korupsi.
Meski mendapat dukungan, Menteri Perindustrian itu enggan menjawab rencana mencalonkan menjadi ketua umum Golkar. “Tanya saja pada perwakilan DPD,” katanya, saat ditemui di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Ada 560 pemilik suara di Partai Golkar, terdiri 34 DPD I, DPD II, dan organisasi pendiri Partai Golkar.
Dalam Pasal 32 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dosebutkan, musyawarah nasional luar biasa adalah musyawarah nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dewan pimpinan daerah provinsi.
Penyebabnya, pertama, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa; kedua, dewan pimpinan pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau dewan pimpinan pusat tidak dapat melaksanakan amanat musyawarah nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie juga setuju DPP segera munaslub paling lama minggu kedua bulan Desember 2017. Pihaknya mengusulkan munaslub tak terikat waktu upaya hukum Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus hukumnya.
Ketua DPD I Golkar Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, bersama 30 ketua DPD I Golkar se-Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (30/11/2017).
Dari pertemuan disepakati munaslub digelar selambat-lambatnya pertengahan bulan Desember 2017. (ar)