Pelajari Kasus Plt Kepala BPKAD Lampung Utara, Desyadi
ragamlampung.com – Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo secara tegas membantah apa yang disampaikan kepala BPKAD Lampung Utara, Desyadi.
“Saya nyatakan saya tidak pernah menyuruh siapapun melakukan apa yang disampaikan oleh staf saya, sdr Desyadi, Plt Kepala BPKAD terkait statamennya di Polres dalam wawancara yang diliput media sosial,”tegas Sri Widodo.
Menurutnya, dia sangat prihatin dan menyayangkan atas kejadian ini.
“Dan saya sebagai pimpinan prihatin akan hal ini. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bersangkutan harusnya memiliki sikap melayani masyarakat dengan baik, siapapun dia, apalagi masyarakat Lampung Utara sendiri, ” sebut Sri Widodo.
Sri Widodo menyebut, idealnya yang bersangkutan harus berada di kantor pada jam kerja.
“ASN harus bekerja baik dan memberi penjelasan secara gamblang prosedur yang dibutuhkan masyarakat tanpa harus takut dan selalu berlandaskan aturan. Yang jelas saya tidak ingin staf saya terjebak konflik dalam melayani masyarat,”timpalnya.
Ketua Hanura versi Daryatmo ini mengharap semua pihak menahan diri, begitu juga masyarakat yang dilayani agar dapat bersabar.
“Oleh karena itu, saya perintahkan inspektorat mendalami masalah ini dari segala aspek , baik disipilin, etika, pelayanan dan penegakan aturan ASN bersama juga badan pertimbangan jabatan dan pangkat. Kemudian memberikan laporan secepatnya kepada plt bupati untuk memutuskan kebijakan lanjutan, apakah memberikan pendampingan pembelaan jika disimpulkan benar maupun penegakan aturan sanksi yang tegas jika ternyata melanggar etiks dan disipilin ASN. Saya akan menegakkan aturan sebagaimana mestinya, ” papar Sri Widodo.
Perihal namanya yang dicatut dan dibawa bawa dalam masalah ini, menurutnya ini adalah suatu yang terpisah dan berbeda konteksnya dengan pemerintahan .
“Mutlak secara pribadi, saya akan konsultasikan dengan tim kuasa hukum pendampingan hukum terpadu baik dari jakarta maupun Lampung untuk mengambil langkah lanjut. Karna saya pribadi selama ini sudah cukup diam dengan segala cemoohan hinaan dari mana mana karna berusaha menempatkan jadi bapak yang sabar mengayomi. Tapi rupanya beberapa orang harus belajar banyak tentang etika dan penghargaan terhadap wibawa yang menjadi simbol negara dan pemerintahan,” terangnya.
Sri Widodo tidak ingin Lampung utara sebagai kabupaten tua yang menjujung tinggi kearifan lokal dan beretika tinggi di rusak oknum tetentu yang menempatkan etika menjadi bagian tidak dimulyakan dengan kedok demokrasi.
“Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagaimana kita menyampaikan pendapat dimuka umum. Saya mendukung penuh Polres Lampung Utara untuk segera mengambil sikap terhadap hoax hinaan cercaan di media sosial dan mengambil sikap tegas. Dan kita percaya Polres Lampung Utara mampu dan segera mengambil tindakan tegas secara cepat sehingga menjadi contoh kasus dan pembelajaran sehingga kita semua menjadi tertib,” pungkasnya. (momie)