ragamlampung.com – Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur, menghadiri Kongres Nasional Perdagangan Barang dan Jasa Online Tahun 2018 yang dilaksanakan di Malang Jawa Timur, Senin (27/8/18).
Bupati bergelar Pangeran Suri, mengatakan, kongres ini bertujuan untuk menghasilkan resolusi aturan dan pengurus bagi pelaku usaha online, perdagangan barang dan jasa online.
“Selain itu, resolusi hasil Kongres ini juga akan dibawa ke Kongres Internasional perdagangan barang dan jasa online di Jepang Tahun 2019 mendatang, karena mengingat kondisi saat ini kita dijajah oleh perdagangan online, sehingga jelas tujuan Kongres ini sangat berguna untuk mengatur tata cara perdagangan online,” imbuh orang nomor satu di Kabupaten Tulangbawang.
Sementara, sambungnya, tujuan rencana ditandatanganinya resolusi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan-kegiatan perdagangan online, karena Daerah akan dapat membuat aturan berdasarkan protokol resolusi yang dilaksanakan hari ini.
“Kendati begitu, Kongres ini tidak berafiliasi ke merk dagang tertentu. Hanya saja agar masyarakat (bangsa Indonesia) bisa melawan besarnya arus dan kuatnya pengaruh online. Jadi begitulah beberapa hal yang disampaikan Pak Jokowi kepada kita, jadi kita harus siap
menyambutnya,” tukas Bupati Gotong Royong tersebut.
“Maka Kongres ini sangat penting, karena mampu menyatukan langkah Pemerintah dan swasta dalam bergotong royong melakukan pengelolaan perlindungan konsumen. Sejalan instruksi Bapak Presiden Jokowi untuk mendahulukan kepentingan rakyat,” ujar Bunda.
Adapun dalam kegiatan yang menjadi pembicara dari Bank Indonesia yakni Novi Cahyono, Asisten Direktur Divisi pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kongres dibuka oleh Ketua SC Nanang Nilson SH MH, (Presiden LPKNI) Ketua SC, Perwakilan Indonesia di Geneva Swiss.
Lalu dari Departemen Dalam Negeri diwakili oleh Reydonnyzar moenek, yang merupakan Plt. Sahmendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan
Publik dan Wakil Gubernur/Wakil Rektor IPDN.
