ragamlampung.com – Banyak kepala daerah dan pejabat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tidak lantas membaut efek jera. Adakah yang salah dengan sistem hukum kita atau adakah hubungan politik didalamnya.
Salah satu politisi nasional asal Lampung, Aliza Gunado, mengatakan salah satu penyebabnya karena ongkos politik yang mahal.
Aliza mengatakan sistem demokrasi Indonesia yang dominan ditentukan oleh kuasa partai politik membuat persaingan semakin ketat. Untuk bertarung, dibutuhkan dukungan logistik dan pembiayaan yang kuat.
“Semua sudah tahu jika mau masuk ke sistem politik Indonesia kan harus melalui partai. Untuk masuk kalau bukan orang partai kan ada uang mahar. Suka atau tidak suka praktik itu ada,” kata Aliza.
Selain itu, Aliza yang juga menjabat sebagai Waketum AMPG menyebut biaya kontestasi politik juga tak murah.
“Contohnya saja biaya saksi untuk mengawasi tempat pemungutan suara dan pembuatan alat kampanye sangat besar. Partai tak mungkin menanggung seluruhnya jadi mau gak mau harus ditanggung kontestan,” kata Aliza
Sementara Andy Surya, Anggota DPD RI mengusulkan harus adanya sebuah sistem politik baru, guna pencegahan perbuatan korupsi ini makin menjadi.
Menurut pemilik salah satu universitas dan sekolah swasta di Bandar Lampung ini, perlu adanya perubahan sistem politik yang baru, yang dimana tidak ada lagi biaya yang tinggi bagi para calon pemimpin daerah, sebagai biaya kampanye mereka, guna menarik simpati masyarakat untuk memilihnya menjadi pemimpin daerahnya.
Hal tersebut tentunya menjadi sebuah alasan, dimana pada saat mereka menjabat dan berkuasa, para pimpinan tersebut pastinya akan segera mengembalikan uang yang mereka anggap sebuah modal, yang telah terpakai pada saat masa kampanye lalu.(dr)