ragamlampung.com — DPRD Lampung Timur membentuk panitia kerja (panja) menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas keuangan tahun anggaran 2016.
Hasil pemeriksaan BPK menyatakan laporan keuangan Lampung Timur tahun 2016 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
“Karena saat ini yang WTP saja banyak yang was-was, ketakutan. Tapi, tahun depan punya semangat bersama bahwa WTP adalah harga mati,” kata Wakil Ketua Panja DPRD Lampung Timur, Mujoko saat sidang paripurna, Kamis (13/7/2017).
Ia mengatakan, pembahasan secara umum satuan kerja masih banyak yang tidak cermat dalam penganggaran. Minim dalam pengawasan di lapangan, dan peran Inspektorat juga belum maksimal sehingga menimbulkan temuan administratif, manajemen, dan temuan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Atas temuan itu, kami merekomendasikan enam hal kepada bupati. Persoalan aset masih menduduki peringkat tertinggi, untuk itu panitia kerja membentuk panitia khusus validasi aset agar dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan aset,” katanya.
Bupati Lampung Timur Chusnunia menyatakan, akan bersungguh-sungguh ke depan pemerintahan daerah memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan predikat opini tersebut menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan komitmen dan kewajiban semua. (ar)