ragamlampung.com,Metro RL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna penyampaian Jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penyampaian RAPERDA APBD T.A. 2019 dan RAPERDA perubahan atas PERDA No 15 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-2021, di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (27/11/2018).
Walikota Metro di wakili oleh Wakil Walikota Metro Djohan menyampaikan Jawaban Fraksi-fraksi atas pendapat Walikota Metro terhadap penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro.
Dalam jawabannya, Wakil Walikota Metro Djohan, menjelaskan mengenai proses perubahan Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Metro tahun 2016-2021, bahwa peraturan ini tidak merubah subsitusi kebijakan perubahan Perda. Lebih mengarah pada penataan urusan dan program yang diampu oleh OPD, sehubungan dengan terbitnya Perda Kota Metro Nomor 24 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro.
Mengenai jawaban atas pandangan Fraksi-Fraksi berdasarkan setiap Fraksi, untuk nota keuangan Perda APBD tahun 2019.
“Untuk jawaban atas pandangan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDIP Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang mengungkit pendapat asli daerah, serta kegiatan yang terkait aspirasi masyarakat, yang memang harus menjadi prioritas. Mengenai masalah infrastruktur, kami terus membangun dan merehabilitasi jalan dan drainase baik melalui APBD, DID maupun dana alokasi khusus,” jawaban juga untuk pandangan Fraksi Golkar,” ujarnya.
Sementara untuk bidang bidang kesehatan, kata Djohan telah memprioritaskan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan bayi di Puskesmas maupun di rumah sakit melalui anggaran di tahun 2019. Untuk sektor pendidikan karakter, memang telah menjadi Prioritas di tahun 2019.
“Hal ini sesuai dengan isu dari Pemerintah Pusat melalui peningkatan mutu tenaga didik, kependidikan, maupun siswa. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi seperti worksop, latihan dan sosialisasi. Jawaban ini juga kami sampaikan untuk pandangan Fraksi Partai Golkar dan Gerindra,” paparnya.
Terkait pengelolaan BLUD setelah menjadi UPT Dinas Kesehatan, Rumah Sakit tetap memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Dengan ini diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan Kesehatan melalui peningkatan mutu SDM maupun sarana dan prasarana. Jawaban ini juga untuk Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Gerindra,” urainya.
Selanjutnya terkait masalah aset, telah dilakukan penelusuran aset tanah pada akhir 2017 hingga awal 2018.
“Untuk masalah kepegawaian kami sependapat dengan Fraksi PDIP Perjuangan, dalam penempatan pegawai akan dilakukan analisa kebutuhan organisasi dan kompetensi aparatur terlebih dahulu. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan Fraksi Gerindra,” tambahnya.
Untuk pembelian mobil pemadam kebakaran akan anggaran dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah.
“Terkait smart citykami telah melakukan banyak pelayanan berbasis online pelayanan masyarakat maupun pelayanan birokrasi,”ungkapnya.
“Adapun masalah sanitasi keluarga tahun 2019 melalui program gerbang bumi Sai Wawai kami akan memprioritaskan sasaran pada jamban keluarga. Jawaban ini juga untuk Fraksi PKS. Sedangkan untuk sektor pendidikan, kami telah mengalokasi anggaran sebesar 20% yang tersebar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Porapar, Dinas Sosial maupun Kecamatan, serta pada pos belanja tidak langsung untuk kesejahteraan guru formal dan maupun non formal,” jelasnya.
Terkait validasi data penerimaan Kartu Indonesia Pintar penentuan sasaran bersifat Top Down melalui sekretariat wakil presiden. Kemudian terkait peningkatan bantuan rumah ibadah, pemkot sepakat dengan Fraksi PAN.
“Pada tahun 2019 kami telah meningkatkan anggaran bantuan rumah ibadah di Dinas Sosial dan Bagian Kesra. Untuk sektor kesehatan kami memfokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, baik melalui dana APBD Maupun dana alokasi khusus,” ujar Djohan.
Jawaban atas pandangan Fraksi Golongan Karya yang terkait dengan pembangunan tempat-tempat wisata.
“Dan syukur kita mendapatkan dana alokasi khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata Taman Asri. Dan melalui pendanaan APBD, kami juga akan melakukan studi terkait potensi wisata, sebagai sumber pendapatan asli daerah, sesuai dengan visi Kota Metro sebagai Kota Wisata keluarga dapat tercapai pada tahun 2021,” kata Djohan.
Kemudian, untuk peningkatan ekonomi kerakyatan tahun 2019, akan melakukan pembangunan kios Pasar Agung dan Pasar Cendrawasih. Selain itu kami juga akan melakukan perencanaan pasar Terminal, dengan harapan penataan pasar dapat dilakukan secara optimal tanpa menghilangkan fungsi terminal dan tetap memperhatikan kebutuhan pedagang kaki lima,” Jawaban ini kami sampaikan juga untuk pandangan Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra.
Terkait penggunaan dana Kelurahan kami masih menunggu petunjuk teknis. Sementara terkait program kotaku kami akan menunggu kebijakan pemerintah pusat, melalui kementerian PUPR tahun 2019 masih dialokasikan anggaran untuk program kotaku dengan harapan tidak ada lagi wilayah kumuh di Kota Metro.
Mengenai masalah normalisasi anak sungai hal ini sesuai dengan ketentuan kewenangan Balai Besar pengairan Namun demikian Pemerintah Kota Metro tetap mengupayakan dengan mengusulkan kepada pemerintah provinsi Lampung untuk menangani normalisasi anak sungai dan sungai termasuk yang berada di lokasi SMA Yos Sudarso dan RSUD Muhammadiyah.
Untuk program UMKM tahun 2019 kami telah menganggarkan 5 kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM. Saya itu kami telah melakukan sosialisasi dengan pihak perbankan tentang kredit usaha rakyat dengan bunga 0,5%. Harapannya melalui sosialisasi tersebut dapat memberikan akses permodalan cepat kepada pelaku usaha.
Dalam bidang pertanian kami telah menganggarkan dana alat pencacah rumput yang akan dibagikan kepada kelompok tani sesuai regulasi yang ada.
Untuk jawaban Fraksi Kebangkitan Nasional, yang membahas terkait pembangunan gedung sesat Agung Sai Wawai, yang rencananya tahun 2017 telah dianggarkan sebanyak 13,8 miliar yang terealisasikan hanya sebesar 800 juta perencanaan teknis. Tahun 2018 dianggarkan sebesar 26 miliar dan akan direalisasikan sepenuhnya untuk pembangunan fisik awal gedung. Untuk itu pada tahun 2019 sebagai kelanjutan pembangunan fisik dianggarkan kembali sebesar 20 Miliar untuk finishing pembangunan dan interior gedung.
Adapun masalah penggunaan dana blud telah dibayarkan secara bertahap melalui pembiayaan kegiatan Rumah Sakit Ahmad Yani. Untuk itu kita perlu saling mendukung terkait masalah anggaran.
Terkait dengan keterlambatan penyaluran DBH pajak provinsi Pemerintah Kota Metro telah berulang kali melakukan koordinasi dan pendekatan secara formal maupun informal. Perlu Kami laporkan bahwa bulan November ini DBH provinsi yang baru dibayarkan adalah DBH tahun 2017 sebesar 33,1 miliar.
“Berdasarkan hal tersebut tahun 2019 kami memperkirakan pendapat ini sama dengan tahun 2018 dengan harapan Pemerintah Provinsi paling tidak membayarkan piutang di tahun 2018,” ungkap Djohan.
Terakhir , atas pandangan Fraksi Gerindra yang terkait dengan pengelolaan Pasar Cendrawasih. Pemerintah Kota Metro telah memenangkan perkara dengan PT Nolimex Jaya dan sampai saat ini kami melakukan langkah progresif untuk menagih piutang kontribusi yang harus dibayarkan oleh PT Nolimex Jaya.
“Untuk kolam renang Tejosari akan dikaji kembali potensi retribusi atas kolam renang tersebut dan pemeliharaan diserahkan pada dinas porapar. Terkait pemanfaatan fasilitas yang dikelola oleh pihak lain seperti galian kabel optik, pipa gas atau galian telepon, akan kami kaji kembali berdasarkan regulasi yang ada,”tutup Djohan (*)