ragamlampung.com — Masyarakat Mesuji kecewa karena kapal perintis Sabuk Nusantara 52 gagal sandar di pelabuhan Sungai Sidang. Kapal itu direncanakan menjadi moda transportasi tol laut menghubungkan Jakarta (Sunda Kelapa)-Mesuji (Sungai Sidang)-Bangka (Toboali).
Kegagalan tol laut itu diperkirakan berdampak pula terhadap percepatan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Perekonomian kembali stagnan karena kegagalan itu.
Sebenarnya, jika terwujud komoditas dan hasil pertanian daerah itu lebih mudah dipasarkan ke luar daerah, terutama Jakarat. Dengan demikian, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggota DPRD Mesuji, Parsuki, Kamis (26/1/2017), menyayangkan dan mempertanyakan penyebab gagalnya kapal tersebut bersandar di Sungai Sidang. Ia mempertanyakan hasil studi kelayakan yang dibuat Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Lampung sebelum penentuan rute tersebut.
“Saya yakin, sebelum dilakukan penetapan rute, pasti disurvei, minimal tahu kondisi jalur sungai yang akan dilalui. Pasti ada feasibility study-nya. Enggak mungkin tiba-tiba ada rute, terus kapal tiba-tiba beroperasi,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, semua faktor pasti diteliti, Mulai kajian sosiologi sampai kondisi masyarakat, budaya masyarakat sekitar jalur yang akan dilalui pasti dipelajari. “Nah, yang jadi pertanyaan, hasil FS itu dikemanakan. Karena tiap mau ada program itu pasti ada perencanaan, yang sudah pasti menggunakan biaya juga,” katanya.
Ia mengatakan, kapal perintis yang beroperasi itu pasti dibiayai pemerintah pusat melalui APBN untuk tiga wilayah rute tersebut untuk operasionalnya. Kalau dihitung, berarti masyarakat Mesuji dirugikan dua kali.
Pertama, kapal tidak bisa sandar, kedua, pusat tetap menganggarkan dana untuk operasi kapal melalui tiga tempat. Kenyataannya, hanya dari Jakarta langsung menuju Bangka. Tidak melalui Mesuji.
Karena itu, dalam waktu dekat DPRD Mesuji mengundang Dinas Perhubungan untuk membahas persoalan kapal perintis Sabuk Nusantara 52 yang bobot 750 DWT.
Parsuki mendesak Dinas Perhubungan Mesuji menyurati langsung Kementerian Perhubungan dan DPR untuk segera merealisasikan jalur tol laut via Mesuji.
Sekretaris Dinas Perhubungan Mesuji, Rozali juga kecewa tidak sandarnya kapal perintis tersebut. “Saya terus terang kecewa. Soalnya jika ada tol laut ini kita harap komoditas atau hasil bumi Mesuji bisa bernilai ekonomi tinggi ketika dibawa ke Jakarta menggunakan kapal itu,” katanya.
Ia mengatakan, alasan kapal tidak bisa sandar karena pendangkalan. Pihaknya sudah menghadap ke Dinas Perhubungan Lampung membahas persoalan tersebut.
Dinas Perhubungan Mesuji, kata dia, tidak terlibat dalam program tersebut, tapi proyek pemerintah pusat. “Semua langsung dari pusat, kita hanya mengajukan proposal meminta jalur tol laut, dengan semua kajian yang kita terangkan dalam proposal tersebut. Kita tidak tangani soal infrasturkturnya, semua langsung dikelola pusat,” terangnya.
Dermaga Sungai Sidang juga milik Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. “Jadi, dermaga yang ada di Sungai Sidang itu punya pusat, bukan kita,” jelasnya. (ar)