ragamlampung.com — Tiga negara yang tergabung dalam Growth Triangle (GT) Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT), membahas pengembangan wilayah Sumatera dari Lampung hingga Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
Pengembangan itu ditujukan pada semua moda transportasi, meliputi perkeretaapian, pengembangan pelabuhan, jalan, dan koneksi udara dalam menunjang perekonomian kota- kota di tiga negara tersebut.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, dalam konferensi pers, di Banda Aceh, Rabu (24/8/2016).
Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan working group meeting kerja sama GT IMT. Dan Banda Aceh menjadi tempat penyelenggaraannya. Kota Banda Aceh dipilih sebab punya potensi antarwilayah antara Malaysia dan Thailand dari sisi koneksi transportasi.
”IMT GT berkaitan dengan pengembangan wilayah Sumatera. Indonesia akan memperkenalkan perencanaan pembangunan Kereta Lintas Sumatera maupun jalan tol Trans-Sumatera untuk mendukung akses pengembangan ekonomi melalui Dumai dan Malaka,” kata Sugihardjo.
Keterhubungan transportasi tiga negara itu diharapkan mampu menunjang pengembangan perekonomian. Contoh, jalur Pelabuhan Dumai-Malaka yang memberikan keuntungan berupa pertukaran barang yang menunjang roda perekonomian.
Kerja sama ekonomi subregional Indonesia-Malaysia- Thailand Growth Triangle (IMT GT) dimulai sejak tahun 1993 dan terdiri tiga negara anggota ASEAN. Kawasan yang masuk ke dalam kerja sama IMT-GT terdiri sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, serta Lampung.
Delapan negara bagian Malaysia, yakni Malaka, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis dan Selangor. Adapun, 14 provinsi di Thailand antara lain Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Krabi, Phangnga, Phuket, Ranong, serta Surat Thanni.
Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan di daerah-daerah yang masuk dalam kawasan IMT-GT dan mendorong partisipasi dari sektor swasta. (ar)