ragamlampung.com — Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, Polda Lampung, Riau, dan Kepulauan Riau sebentar lagi dipimpin Kapolda berbintang dua. Setelah itu akan ditambah dua lagi, yakni Polda Sumatera Barat dan Maluku.
Sebelumnya dua Polda berstatus tipe A, yakni Polda Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Dengan kenaikan tipe tersebut, Polda-polda yang dimaksud dipimpin oleh seorang perwira tinggi berbintang dua yaitu Inspektur Jenderal Polisi dan wakilnya Brigadir Jenderal Polisi, berbintang satu.
“Kami mempertimbangkan kerawanan dan luas wilayahnya,” ujar Tito, usai melantik 10 perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/9/2016).
Menurut Kapolri, pihaknya terus memperkuat posisi Polda dan Polres untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan ini otomatis akan membuat jumlah perwira tinggi berbintang dua di Mabes Polri akan berkurang. “Kami memang ingin mendorong mereka di Polda-Polda, bukan di Mabes,” ucap Tito.
Selain Polda, Kapolri serius memperkuat Polres, di antaranya Polres Bogor dan Polres Sidoarjo. Kedua polres ini dinaikkan tipologinya karena memiliki penduduk yang cukup banyak dan ada objek-objek vital di daerah tersebut.
“Penduduknya bisa tiga juta orang. Di Bogor, misalnya, ada Istana Presiden. Jadi akan dinaikkan, dari yang sekarang dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) menjadi Komisaris Besar (Kombes) Polisi,” kata Tito.
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 500 Polres dan 5.000 Polsek di seluruh Indonesia. Ke depan, Polri ingin membangun 26 Polres tambahan di provinsi-provinsi baru. Namun, tidak semua disetujui oleh pemerintah.
“Baru tujuh Polres disetujui karena ada penghematan anggaran,” kata Kapolri.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur bersama saat kunjungan kerja ke Polda Lampung, Selasa (13/9/2016), menjanjikan kenaikan status paling lambat pekan depan.
Menteri Asman berharap, jika status Polda Lampung dinaikkan akan ada perbaikan dalam hal pelayanan.
“Kami harap nanti ada perbaikan sistem pelayanan publik dan sistem informasi juga, termasuk penanganan perkara supaya jelas. Masyarakat tahu berapa kasus yang ditangani, sehingga tak ada kecurigaan lagi. Dengan peningkatan status, harus lahir polisi-polisi modern, kita bersaing dengan polisi negara lain, Korea, mereka tak ada di jalanan tapi begitu ada pelanggaran, mereka langsung hadir,” katanya. (ar)