ragamlampung.com – Walikota Bandarlampung, Herman HN menyebut
proyek Fly Over dan Underpass di Tahun 2017 masih menunggu kepastian APBD. Meskipun demikian Pemerintah Kota Bandarlampung tetap meyakinkan proyek tersebut berjalan dan akan dimulai di Bulan April mendatang.
Herman juga menyebut proyek fly over dan underpass di tahun 2017 khususnya di tiga titik depan Mal Boemi Kedaton, Universitas Lampung dan Mitra 10 Rajabasa masih dalam tahap pembebasan lahan. Saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 80%.
“Meskipun ada kendala beberapa yang tidak setuju dengan harga pembebasan lahan. Sehingga nanti dilewatkan tidak terkena proyek,” ujarnya usai meninjau lokasi bakal proyek, (6/3).
Dia menjelaskan, persoalan harga sudah disesuaikan standar, Rp5 juta per meter. Negosiasi dilakukan dengan baik meskipun sebelumnya warga meminta ganti rugi Rp10 juta per meter.
“Ini kan untuk kebaikan masyarakat dan kota Bandarlampung. Sehingga kita memberi pengertian kepada warga yang tanahnya terkena proyek pelebaran jalan ini. Jika APBD sudah turun, segalanya akan kita kerjakan, baik jalan rusak ataupun program lainnya,” tuturnya.
Herman mengatakan dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembongkaran bangunan di lahan yang terkena proyek pelebaran jalan. Pelebaran jalan akan ditambah tiga meter di kanan dan kiri.
“Pelebaran jalan akan dilakukan dahulu untuk mengantisipasi macet saat proyek pembangunan fly over dan underpass berlangsung. Adapun untuk fisik mulai membangun dimulai April secara bersamaan,” ucapnya.
Di sisi lain solusi membangun fly over dan underpass itu masih menuai pro dan kontra, Herman tetap kukuh mempertahankan proyek tersebut. Khususnya di depan Mal Boemi Kedaton yang banyak menuai kritik. Bahkan ada yang mengusulkan dibangun underpass untuk menghindari jatuhnya perekonomian di sana bila dibangun fly over
“Coba bilang sama yang mengusulkan itu, di depan MBK itu yah dibangun fly over. Sebab di bawah sana ada sungai besar, yang usul underpass itu bodoh,” katanya. (ye)