ragamlampung.com – Gabungan dari berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari GKPK, FORTAL, FAGAS, FOREL, AMPL, SOMMASI, KAMPAK, GAUNG, GEMMA mendatangi kantor Gubernur Provinsi Lampung.
Mereka berorasi di depan kantor Gubernur menginginkan agar gubernur dapat menindak tegas jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang disinyalir telah memainkan anggaran.
Mereka yang menyebut dari Aliansi Keramat mengadakan orasi yang berisi tentang banyak kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris dalam mengelola anggaran yang jumlahnya sangat fantastis tetapi tidak sesuai dengan apa yang terealisasikan.
“Sudah terlalu banyak kita mendengar dan merasakan tindakan dari jajaran Dinas Pendidikan yang tidak becus dalam mengelola anggaran, seharusnya gubernur bisa menindak tegas orang-orang yang telah berani bermain anggaran,”tegas salah satu perwakilan Aliansi Keramat kepada ragamlampung.com, Kamis (20/4).
Menurut mereka, dinas pendidikan telah menyalahgunakan anggaran lewat program-program yang seharusnya dilakukan untuk kemajuan pendidikan bagi masyarakat Lampung.
Diantaranya program Pendidikan Dasar dan menengah Rp. 16.637.295.000, program pembinaan Sekolah Mengah Pertama Rp 1.618.450.000, dan program pembinaan sekolah Dasar Rp 3.697.147.000.
Kemudian, program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Menengah Kejuruan Rp. 5773.569.000, serta program Pendidikan Anak Usia dini dan pendidikan mayarakat Rp 2.238.644.000.
“Kami 10 elemen masyarakat meminta kepada aparat penegak hukum agar bersikap tegas dan serius mengaudit anggaran dari program-program yang telah dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dinas Pendidikan, anggaran itu amanat, tidak boleh diselewengkan, bukan uang dari moyang kalian,” ujarnya.
Disebutkan pula, terdapat oknum yang telah menyelewengkan anggaran itu adalah Kepala dinas Pendidikan dan Sektertaris dinas pendidikan provinsi Lampung.
“Sudah lama Sulpakar (Kadisdik) itu tersangkut kasus korupsi, dulu kasus di Lampung Selatan (Lamsel) sampai sekarang tidak ada kelanjutannya, malah sekarang masih aktif sebagai kepala dinas pendidikan. Begitu juga sekretarisnya (Aswarodi) yang dulu di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) itu sama saja, mempermainkan anggaran,” paparnya.
Saat di konfirmasi kekantornya Sekretaris Pendidikan Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan, agar awak media melakukan wawancara ke kepala dinas.
“Saya lagi sibuk banyak urusan yang harus dikerjakan,” singkatnya.
Saat datang ke ruangan Sulpakar kepala dinas Pendidikan tidak bisa di temui. Petugas Pol PP yang menjaga ruangan didepannya mengatakan, tidak bisa ketemu karna kepala dinas masih banyak tamu.
“Ini saja belum ada yang selesai tamu yang ditemuinya silakan datang besok lagi bila ingin bertemu,” kata salah satu Pol PP.
Saat di hubungi melalui ponselnya, namun tidak diangkat, begitu juga Short Message Service (SMS) yang dikirimkan juga tidak mendapatkan balasan.(rara)