Target Sudah Berdiri di Semua DPD II Pekan Depan
ragamlampung.com – Aksi penolakan Arinal Djunaidi sebagai Calon Gubernur terus dilakukan sejumlah kader dan fungsionaris Partai Golkar.
Salah satunya dengan membuat posko yang berisikan penolakan terhadap pencalonan ketua DPD I Partai Golkar Lampung.
Fungsionaris Partai Golkar, Fasni Bima, menyebut, Partai Golkar saat ini sudah tergadai
“Sudah tidak ada wibawa lagi. Partai Golkar Lampung telah tergadai dengan pengusaha yang diduga sebagai sponsor tunggal Arinal dalam mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I serta sosialisasi pencalonannya untuk Pilgub 2018 mendatang,” kata Fasni Bima melalui rilisnya ke ragamlampung.com, Sabtu malam, (22/07/2017).
Fasni menegaskan, merealisasikan penolakan tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan merampungkan pendirian posko-posko penolakan pencalonan Arinal sebagai bakal calon Gubernur yang dicalonkan dari Golkar.
“Kita upayakan beberapa hari lagi posko-posko itu rampung, paling tidak hari Selasa depan posko penolakan itu telah terkondisi di semua DPD II se-Lampung,”ucapnya.
Selain aksi penolakan terhadap pencalonan Arinal itu, Fasni menilai Arinal kurang memahami dalam menjalankan roda organisasi serta tidak pernah mengakomodir aspirasi yang muncul dari kader maupun pengurus.
“Penolakan tersebut diwujudkan dengan terbentuknya Forum Silaturahmi Penyelamatan Wibawa Partai yang koordinatornya adalah Indra Karyadi.
Arinal harus hengkang dan kami minta DPP agar segera menggantinya,”tegasnya.
Dia juga menyebut, dalam sepanjang sejarah Partai Golkar Lampung, hanya di periode kepengurusan saat ini jabatan Ketua DPD I dipimpin oknum yang bermasalah serta boneka kapitalis.
“Ini jelas sangat menurunkan citra partai, baru kali ini Ketua DPD I Golkar dipimpin orang yang bermasalah dan hanya dijadikan sebagai kacung pengusaha. Jadi wajar saja jika Arinal lebih mendengar sang pengusaha daripada mendengarkan aspirasi dan mengakomodir apa yang diinginkan dari seluruh jajaran pengurus dan kader,” tandasnya.
Ditambahkan Wakil Sekretrais DPD I Subhan Effendi, sejumlah wacana seperti penolakan pencalonan Arinal dan permintaan agar DPP mengambil sikap dengan memberhentikan Arinal sebagai Ketua DPD I harus disikapi secara kelembagaan.
“Sangat wajar jika ada aspirasi penolakan atau desakan agar DPP mengambil sikap dengan memberhentikan Arinal sebagai ketua DPD I. Tidak mungkin muncul wacana seperti itu jika tidak ada aturan yang diabaikan atau pola kepemimpinan Arinal yang kurang memberi ruang dalam mengakomodir aspirasi kader internal. Intinya dalam partai semua ada aturan, prosedural dan mekanisme,” kata Subhan.
Ia berpendapat, dengan tidak dilaksanakannya penjaringan bakal calon Gubenur oleh Partai Golkar sangat berbanding terbalik dengan semangat paradigma baru partai yang cenderung tertutup dan tidak memberi ruang bagi calon Gubernur dari luar partai untuk berkompetisi dan bersaing secara sehat.
“Mengapa harus takut untuk buka penjaringan, kan semua ada tahapan dan mekanisme yang telah di atur dalam Juklak 06 itu. Justru tidak adanya penjaringan, seolah kita alergi dan menutup komunikasi politik dengan calon-calon dari partai lain,” urainya seraya menyebut ada beberapa peraturan organisasi yang tidak dijalankan oleh Arinal selaku Ketua DPD I. (toni)