ragamlampung. com — DPRD Lampung Utara kemungkinan sulit menggunakan hak interpelasi masalah pembayaran uang proyek kepada kontraktor di daerah itu. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara hingga kini belum membayar hasil pekerjaan kontraktor, padahal tenggat pembayaran tinggal sebulan lebih lagi.
Sulitnya penggunaan hak interpelasi karena anggota DPRD selalu mangkir saat diundang rapat pimpinan (rapim). Karena tidak kuorum, rapat dibatalkan.
“Rapim pertama hanya dihadiri Fraksi PKB, PDIP, dan Demokrat. Yang kedua hanya dihadiri Fraksi PAN, PDIP, dan Demokrat,” kata Ketua DPRD setempat Rachmat Hartono didampingi Ketua Tim Kerja Tersendatnya Kas Daerah (Kasda) Herwan Mega dan Rendy Apriansyah, Senin (13/11).
Ia mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat kembali mengadakan rapim dengan mengundang semua fraksi.
Ketua Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) Erfan Zen didampingi sejumlah rekanan mengatakan, pihaknya akan terus menanyakan tindak lanjut pengaduan kontraktor ke DPRD.
Dia menegaskan, jika sampai rapim ketiga tidak juga kuorum, tidak menutup kemungkinan pihaknya menduduki kantor DPRD, sehingga para pimpinan fraksi dapat hadir. (ar)