ragamlampung.com – Rencana Ketua DPRD Mesuji, Elviana segera memerintahkan ketua Komisi C untuk menindaklanjuti proyek pembangunan SMP 7 Mesuji yang diduga kuat bermasalah dinilai hanya gertak sambal belaka.
Pasalnya hingga saat ini rencana tersebut belum direalisasikan.
“Dua minggu yang mengatakan akan turun dan segera memerintahkan komisi C. Namun hingga saat ini rencana tersebut baru sebatas wacana. Karena sudah mau masuk tiga minggu belum juga terlaksana,” kata Nofrizal SH, salah satu pengamat publik.
Nofrizal mengatakan, hendaknya DPRD jangan beralasan karena kesibukan hingga mengabaikan laporan dari masyarakat.
“Mestinya diprioritaskan, apalagi sudah terucap dan dimuat pula dimedia sehingga menjadi pertanyaan masyarakat kenapa tidak kunjung diwujudkan, ” papar Nofrizal.
Nofrizal berharap ketua DPRD konsekuen dengan ucapan yang sudah dilontarkan.
“Harapan kita jangan hanya sekedar gertak sambal semata,” tutup Nofrizal.
Diketahui, Ketua DPRD Mesuji berjanji menindaklanjiti dugaan pembangunan SMP 7 yany diduga karena bermasalah.
“Sekarang kita masih sibuk dalam pembahasan APBD- P. Namun kita segera menugaskan komisi C turun lapangan mengecek kondisi objek yang diduga bermasalah,” tegas ketua DPRD Mesuji, Elviana kepada ragamlampung.com, Senin malam, (25/10/2021).
Politisi Nasdem ini menyampaikan, rencana tindaklanjut akan dilakukan pada minggu minggu ini juga.
“Harinya belum, namun akan kami laksanakan melalui komisi C. Teknisnya akan saya panggil ketua Komisi C,” sebutnya.
Terkait sanksi, lanjutnya, akan dilakukan setelah hasil kunjungan nantinya.
“Apabila terbukti ada pelanggaran, maka akan dilaporkan ke inspektorat hingga ke aparat penegak hukum (APH),” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji merespon dugaan kegiatan proyek rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mesuji wilayah 3 Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang diduga dikerjakan asal jadi oleh pihak kontraktor.
Ketua DPRD Mesuji Elviana, mengatakan jika memang benar itu terjadi pengawas konsultan, pengawas dinas, PPTK dan PPK harus bertanggungjawab.
“Tidak menutup kemungkinan pekerjaan di OPD lain juga asal-asalan,” kata Elviana kepada media ragamlampung.com, minggu yang lalu.
Elviana juga menyebut jika ini mengindikasikan lemahnya pengawasan.
“Kami akan turun ke lapangan meninjau objek melalui Komisi 3,” tegas Elviana.
Terkait waktu, politisi dari Partai Nasdem menyebut dalam waktu dekat. “Minggu depan,” sebutnya. (santo)