ragamlampung.com — Sebuah kampung yang berada di pesisir pantai, jauh dari pusat perekonomian atau pemerintahan, sudah memberikan contoh mengelola secara baik daerah dan warganya. Kampung ini bisa menjadi inspirasi bagi kampung lainnya yang ingin meniru pembangunan swadaya dan asas pelayanan publik.
Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulangbawang, berdiri sejak tahun 1991. Kampung ini daerah pertambakan udang blok 6 dan 7 eks perusahaan Dipasena. Perjalanannya mengalami pasang surut, sempat terpuruk karena imbas krisis perusahaan.
Perlahan aparat dan warga kampung membangun kembali daerahnya, sejumlah pembangunan infrastruktur telah terlihat. Tidak semua sarana tersebut dibangun pemerintah, tapi andil besar pemerintahan kampung dan masyarakat setempat.
Kepala Kampung Bumi Dipasena Jaya, Nafian Faiz menjelaskan, Rabu (8/2/2017), sejumlah sarana infrastruktur yang dibangun swadaya adalah jembatan Dipasena Jaya.
Jembatan ini dibangun dan dioperasionalkan tahun 2014, sebagai jembatan utama yang menjadi akses satu-satunya jalan darat masuk ke Kampung Dipasena Jaya, selain melalui jalur air. Masyarakat setempat membangunnya dengan cara penggalangan dana investasi pembangunan, yang nilainya mencapai hampir Rp500 juta.
Bahkan, penceramah kondang Ustad Yusuf Mansur ikut berinvestasi membangun jembatan ini. Setelah terbangun, jembatan dioperasionalkan dengan cara berbayar. Masyarakat yang melintas menggunakan kendaraan bermotor harus membayar Rp2.000 sekali lewat, kecuali anak sekolah.
Dana yang terkumpul, setelah dikeluarkan biaya untuk perawatan jembatan, penerangan, kebersihan jalan, membayar pekerja, kemudian dikembalikan kepada pemegang saham (investor), masing-masing RW dan pemerintahan kampung.
“Dengan asumsi pendapatan rata-rata Rp20 juta/bulan, selama 2 tahun sudah break even point, modal sudah balik. Dana itu bisa digunakan untuk membangun fasilitas lainnya,” kata Nafian yang juga Ketua Perhimpunan Petambak dan Pengusaha Udang Wilayah (P3UW) Lampung.
Ia menjelaskan, aparat pemerintahan kampung juga mengelola potensi wilayahnya yang berdampak peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya.
Contoh, pelayanan kesehatan masyarakat. Setelah rehab gedung posyandu/pustu, serta menyerahkan sejumlah bantuan peralatan berupa timbangan bayi, tensi meter, stetoscope, dan doppler LCD, tahun 2017, pemerintah kampung menggratiskan biaya berobat di puskesdes/pustu bagi seluruh masyarakat.
“Biaya tersebut dibebankan kepada anggaran kampung 2017. Bulan Januari dampak positifnya sudah mulai terlihat. Masyarakat mulai berbondong-bondong berobat. Saat belum digratiskan, masyarakat yang berobat rata-rata 60 orang/bulan, tapi Januari ini yang berobat ada 190 orang. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat,“ kata Nafian. ar)