ragamlampung.com — Wali Kota Bandarlampung Herman HN menjadi pembicara istimewa pada sosialisasi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang digelar PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara itu dihadiri 50 perwakilan pemda se-Indonesia, Senin (24/4/2017).
Herman memaparkan pandangannya mengenai PT SMI yang berperan dalam pembiayaan alternatif pembangunan. ” Kita (Pemkot Bandarlampung) telah dua kali meminjam kepada pusat, yang pertama kita lunasi tahun ini. Pinjaman pertama sebesar Rp95 miliar tahun 2012 yang dipinjami pusat investasi pemerintah (PIP),” katanya. Kini Pemkot Bandarlampung mendapat pinjaman sebesar Rp237 miliar dari pengajuan Rp300 miliar.
Ia mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dua flyover, dua underpass, pelebaran 17 ruas jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Anggota Direksi PT SMI Agresius Kadiaman mengatakan, tujuan sosialisasi tersebut untuk memperkenalkan PT SMI selaku lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum BUMN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 mengenai pinjaman daerah, pemda dapat melakukan pinjaman dari permerintah pusat, pemerintah daerah lain, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan masyarakat.
PT SMI ada untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur daerah dalam bentuk pinjaman daerah sesuai Permenkeu No. 174/PMK.08/2016. Perusahaan milik Kementerian Keuangan itu juga mampu memberikan opsi-opsi alternatif pembiayaan. Yakni, pinjaman daerah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Menurutnya, opsi pinjaman daerah merupakan solusi bersama terkait bagaimana membuat skema pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Dana pinjaman daerah, kata dia, merupakan alternatif pembiayaan selain APBN dan APBD dalam membantu pemda mempercepat pembangunan. ’’Sumber pendanaan alternatif ini diharapkan mampu mempercepat proses pembanguan infrastruktur di daerah,” kata dia. (ar)