Pelatihan Jurnalis Kepala Desa yang Dikoordinir DPMPD Diduga Bermasalah
ragamlampung.com – Pelatihan Jurnalis Kepala Desa yang diduga dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Lampung yang digelar di salah satu hotel di Kota Bandarlampung beberapa waktu lalu membuat Plt.Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari kian meradang.
Banyaknya laporan yang masuk baik via telpon dan surat membuat orang nomor satu di Lampung Timur ini terpaksa mengambil langkah ekstrim.
Langkah ekstrim yang diambil Plt.Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari yaitu dengan meminta kepada LSM dan warga membuat laporan resmi terkait pelatihan jurnalistik yang menggunakan dana desa tersebut. Menurutnya dengan dasar adanya surat laporan yang ditujukan kepada pihaknya maka hal tersebut akan segera di tindak lanjuti.
“Kalau surat laporannya ada, maka saya selaku Plt.Bupati dapat dengan tegas minta Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan secara internal terhadap Kadis DPMD. Bagusnya memang ada surat laporan resmi yang disampaikan dan hal itu merupakan salah satu bukti kontrol yang dilakukan oleh teman-teman wartawan atau LSM yang ada di Lampung Timur ini,”jelasnya.
Karena, menurutnya, setiap kegiatan yang dilakukan pemerintahan kabupaten Lamtim ini wajib dilakukan pengontrolan dan jikalau dalam pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan dengan semaunya atau tidak sesuai aturan, maka pihak-pihak berhak untuk menegur atau mengkritik, dan bila penting dibuat laporannya secara resmi dan jelas.
“Pemerintahan ini ada Apip untuk melakukan pemeriksaan setiap ada dugaan permasalahan yang terjadi dilingkungan pemerintahan kabupaten Lamtim. Setelah Apip sudah melakukan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Bupati. Baru kemudian, kami akan mengambil suatu keputusan terkait yang bersangkutan,”ujarnya belum lama ini.
Ia menghimbau kepada dinas atau instansi pemerintah yang ada di Lamtim agar setiap melakukan kegiatan, jangan melakukan dengan semau-maunya. Apa lagi kegiatan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan anggaran atau alokasi dana desa.
Masih di katakannya, dalam kegiatan pelatihan jurnalis kepala desa tersebut tidak ada kordinasi dengan dirinya selaku Plt.Bupati. Bayangkan, ada kegiatan seperti itu, tetapi tidak ada pemberitahuan dan kordinasi dan tentu hal itu tidak baik, maka dalam hal ini dirinya meminta kepada seluruh OPD yang ada untuk selalu dapat melakukan koordinasi.
“Untuk kedepan saya meminta setiap OPD melakukan kordinasi terlebih dahulu setiap melakukan kegiatan, karena yang jelas kegiatan yang di selenggarakan oleh DPMPD tidak ada korsinasinya dengan saya selaku Plt Bupati Lamtim,”tegasnya.(nia/ema)