ragamlampung.com – KH Ma’ruf Amin dinilai melanggar landasan Nahdlatul Ulama (NU) apabila benar akan mengerahkan seluruh warga NU untuk memenangkannya di Pilpres 2019.
Hal ini disampaikan Politisi Gerindra Nizar Zahro terkait pernyataan Ma’ruf di Arab Saudi yang berencana melakukan hal tersebut demi mendapat suara.
“Hingga sekarang NU masih dalam garis khittah untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jika ada yang membawa-bawa NU dalam dukungan politik praktis, maka hal tersebut bertentangan dengan khittah NU,” katanya, Jakarta, Minggu (19/8/2018).
Ia menyebutkan bagaimanapun kondisinya, meskipun kadernya mengikuti perhelatan pemilu namun sudah seharusnya tak menyeret warga NU untuk terlibat politik praktis. Jikapun terlibat maka ia mengimbau agar setidaknya mundur dahulu dari NU.
“Jangan sampai nama besar NU dipertaruhkan dalam ajang kontestasi yang akan melahirkan kalah atau menang. Karena jika sampai kalah, maka seluruh NU lah yang dipermalukan,” paparnya.
Nizar pun mengaku khawatir terulang kembalinya kasus Pilpres 2004 dimana kala itu KH Hasyim Muzadi sebagai Cawapres Megawati Soekarnoputri kalah dalam kontestasi pilpres. Dampaknya, kasus tersebut masih menjadi beban NU, dimana setiap ada kontestasi pilpres yang melibatkan tokoh NU, maka kasus tersebut diungkit kembali.
Dengan demikian Nizar meminta sebaiknya KH Ma’ruf Amin tidak mengklaim dukungan NU secara organisatoris.
“Sudah tepat kiranya, NU kembali ke khittah. Tidak lagi bertarung dalam kontestasi politik. Kader NU dapat berkiprah dari kelompok politik manapun, tetapi tidak membawa nama besar NU. Saat ini mayoritas warga nahdiyin lebih memilih tetap berada dalam khittah,” pungkasnya.
Diketahui, dalam acara Nahdlatul Ulama se-dunia di Mekkah, Arab Saudi, bakal calon wakil presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memenangkan pasangan yang mengusung perwakilan NU di Pilpres 2019. (askur)