MA Butuh Ratusan Sarjana Hukum

Share :

ragamlampung.com – Mahkamah Agung (MA) memberi kesempatan bagi lulusan sarjana hukum dan lulusan sarjana lain yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan peradilan.

Total formasinya sebanyak 937 yang akan ditugaskan di MA dan badan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia.

Rekrutmen CPNS MA 2018 ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat MA Tahun Anggaran 2018.

Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) telah mengabulkan permintaan MA terkait kebutuhan PNS di lingkungan peradilan. Kebutuhan CPNS MA ini untuk menutupi kekurangan pegawai di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia.

“Tahun 2017 kemarin, kita telah merekrut 1000-an hakim. Tahun ini, MA pun membutuhkan CPNS lain untuk mendukung kerja-kerja hakim di pengadilan. Proses seleksi dan syarat-syaratnya bisa dilihat di situs MA,” kata Pudjodi Gedung MA Jakarta.

Ada 5 jabatan atau posisi yang ditawarkan yakni Analisis Perkara Peradilan; Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; Analis Kepegawaian Ahli Pertama; Pengelola Sistem dan Jaringan; dan Pranata Komputer Ahli Pertama.

Dari 937 formasi itu, hanya Jabatan Analisis Perkara Peradilan dikhususkan untuk lulusan sarjana hukum berjumlah 325 formasi. Rinciannya, jalur umum berjumlah 287 formasi; jalur cumlaude berjumlah 28 formasi; jalur disabilitas berjumlah 7 formasi; dan sarjana hukum dari Papua dan Papua Barat berjumlah 3 formasi.

Sementara dua jabatan lain yakni Analis Sumber Daya Manusia dan Analis Kepegawaian Ahli Pertama berjumlah 429 formasi yang terbuka untuk sarjana hukum dan sarjana lain, seperti sarjana ilmu administrasi, ekonomi, psikologi, ilmu pemerintahan, sosiologi, politik, kebijakan publik. Artinya, peserta lulusan sarjana hukum akan bersaing dengan sarjana ilmu lain itu.

Rinciannya, Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, formasi yang dibutuhkan berjumlah 390 formasi. Terdiri dari jalur umum berjumlah 339 formasi; jalur cumlaude berjumlah 39 formasi, jalur disabilitas berjumlah 8 formasi; Papua dan Papua Barat berjumlah 4 formasi.

Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama dari jalur umum yang dibutuhkan berjumlah 100 formasi. Terdiri dari jalur umum berjumlah 90 formasi; jalur cumlaude berjumlah 9 formasi; jalur disabilitas berjumlah 1 formasi.

Sedangkan, dua jabatan lain yaitu Pengelola Sistem dan Jaringan serta Pranata Komputer Ahli Pertama tersedia totalnya 221 formasi khusus untuk lulusan D-III atau S-1 Teknik Informatika dan Manajemen Teknik Informatika, S-1 Ilmu Komputer. Dari jumlah itu, dibagi-bagi dalam kategori jalur umum, jalur cumlaude, jalur disabilitas, jalur peserta dari Papua dan Papua Barat.

Syarat usia saat melamar dibatasi minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun bagi lulusan sarjana atau magister. Sedangkan persyaratan akademik minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2.75 sebagai syarat umum. Persyaratan umum lainnya adalah berkelakuan baik atau tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelamar juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/Polri.

Pendaftaran CPNS MA ini dimulai 26 September hingga 10 Oktober 2018 secara online melalui website https://sscn.bkn.go.id dengan menyimpan user name dan password saat registrasi. Dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Seperti, kartu tanda penduduk, foto copy ijazah, foto copy transkip nilai, pas foto terbaru (latar belakang warna merah), surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris MA dibubuhi materi 6000.

Khusus bagi pelamar disabilitas dipersyaratkan adanya surat keterangan disabilitas fisik dari rumah sakit umum pemerintah. Bagi pelamar disabilitas dari Papua dan Papua Barat adanya akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diperkuat dengan surat keterangan kepala desa atau kepala suku.

Bagi peserta yang lulus seleksi administrasi wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs https://sscn.bkn.go.id yang diumumkan pada 18 Oktober 2018. Lalu, para peserta menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di 30 provinsi yang digelar pada 24 Oktober-2 November 2018. Jika peserta lulus SKD, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang digelar pada 14-17 November 2018 di 10 lokasi yang ditentukan Panitia CPNS MA.

Seleksi SKD dan SKB ini menggunakan Sistem Computer Assited Test (CAT) BKN dengan bobot 40 persen dan 60 persen yang diintegrasikan sesuai Permenpan dan RB No. 37 Tahun 2018. Kemudian, peserta dengan ranking tertinggi sesuai jumlah formasi dinyatakan lulus seleksi CPNS MA yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional yang akan diumumkan pada 26 November 2018 di website MA.(rls/kur)

Share :