ragamlampung.com – Staf Khusus Presiden bidang masyarakat adat, Lenis Kogoya,S.Th,M.Hum, memimpin rapat kasus penyerobotan tanah warga oleh PT Sugar Group Companies (SGC) di Tulang Bawang yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Jum’at (25/01/2019).
Lenis Kogoya, mengatakan, dalam kunjungan kerja ini untuk menindaklanjuti proses penyelesaian dan memfasilitasi, laporan Hertop Halil, terkait permasalahan yang dihadapi Masyarakat Kampung Bakung Ilir.
Kemudian juga dibahas terkait pengembalian lahan gambut (Gecow Isem Payou Bonoh) seluas 6000 hektare, yang diakui sebagai Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), serta kejelasan kemitraan atas tanah adat masyarakat.
Lenis meminta agar, PT. Sugar Grup Compeneis (SGC) memberikan ijin akses tiang listrik yang akan menuju kampung bakung tersebut.
“Hari ini kami menanyakan kembali hasil kesimpulan rapat kami di istana presiden, dengan pengaduan masyarakat terkait perusahaan tebu yang hampir 19 tahun diolah, dan disitu laporan masyarakat tidak pernah masuk listrik hampir 20 tahun. Ini kan aneh kalo kata orang di Papua, tidak masuk listrik saya paham nah ini di kota tidak masuk listrik kan aneh,” ungkapnya.
Lenis Kogoya juga menambahkan, ini ada miskomunikasi antara perusahaan dan PLN, dan hari ini baru di persatukan, akhirnya dalam bulan ini listrik akan masuk.
“Masalah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kompensasi masyarakat itu sudah ditangani langsung oleh pemerintah Kabupaten Tuba, langsung bikin Perdasus untuk menyangkut kompensasi terkait plasma, pembangunan rumah, balai kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Hertop Halil selaku Ketua Tim Merah Putih, yang juga Ketua Relawan Doakan Jokowi Menang sekali lagi (DJM Sekali lagi) Provinsi Lampung, mengatakan jika dirinya siap memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini telah terzolimi oleh oknum pencari keuntungan pribadi.
“Saya berharap, agar jangan lagi ada oknum yang mengambil kesempatan dalam perjuangan ini. Saya beserta segenap pengurus lakukan ini semata-mata ingin meminta keadilan kepada pemerintah pusat, karena selama ini masyarakat sudah jenuh meminta keadilan pada pemerintah daerah maupun provinsi. Ternyata keluhan masyarakat Kampung Bakung Ilir dijawab oleh Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini melalui Staf Khususnya,” pungkas Hertop. (dr)