ragamlampung.com – Banyaknya kasus kepala daerah yang terjerat korupsi harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Perlu regulasi dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan ini,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni kepada ragamlampung.com, Senin (28/01/2019) saat dimintai tanggapan terkait banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Politisi partai Golkar ini menilai regulasi yang dibuat pusat harus dibuat seefektif mungkin sehingga penerapan di daerah dapat berjalan optimal.
“Regulasi ini nantinya, secara teknis harus dapat diterapkan sehingga kedepan dapat menekan semaksimal mungkin kepala daerah terjerat korupsi,” kata Ismet.
Sebenarnya lanjut Ismet, sudah ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yakni Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Hanya saja lembaga ini masih tumpul sehingga penerapan di daerah yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan sebagai (early warning system). Apakah nantinya perlu regulasi yang baru atau memperkuat regulasi yang sudah ada tentunya pemerintah pusat lebih dapat lebih mengkajinya lebih jauh,” papar Ismet.
Ketika disinggung apakah terjeratnya kepala daerah karena biaya politik yang cukup mahal, mantan sekretaris DPD 1 Partai Golkar Lampung berpendapat agar pemilihan kepala daerah dikembalikan saja ke DPRD.
“Kalaupun penyebab utamanya karena mahalnya biaya politik saat pemilihan, kembalikan saja ke DPRD. Bukankah anggota DPRD yang terpillih juga wakil masyarakat. Anggota DPRD merupakan representatif dari masyarakat daerah pemilihannya masing – masing,” terang Ismet.
Ismet mengatakan, sebenarnya usulan pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD sudah lama disampaikan Partai Golkar.
Hal ini didasarkan karena banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Selain itu, menurut dia, pilkada langsung juga mengotak-ngotakan publik dalam identitas masing-masing golongan sehingga berpotensi memecah belah masyarakat.
“Saya sependapat jika pelaksanaan pilkada melalui DPRD maka negara bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Selain itu, sistem tersebut dianggap mampu menekan angka korupsi. Karena jelas lebih efisien, lebih murah,” kata Ismet yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji ini. (dra)