ragamlampung.com – PPP ikut meragukan netralitas dan indepedensi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyampaikan netralitas Jimly akan terjadi bila berani memberhentikan Anwar Usman dari MK.
“Netralitas Pak Jimly akan terjadi manakala beliau berani memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan hakim konstitusi, sebagaimana harapan masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Romy, Jumat (3/11/2023).
Namun, mantan Ketua Umum PPP itu mengatakan Jimly akan semakin dianggap tidak netral bila tidak memberhentikan adik ipar Presiden Jokowi itu.
“Kalau putusan yang diambil selain itu, maka Pak Jimly hanya akan mengukuhkan sangkaan beberapa pihak tentang ketidaknetralan beliau karena memang pernah menyatakan dukungan kepada Prabowo,” jelas Romy.
Di sisi lain, dia mengaku pesimis MKMK akan independen dan netral sejak dibentuknya pada 23 Oktober 2023 lalu. Karena itu, Romy tidak yakin Jimly akan memberikan sanksi berat kepada Anwar.
“Sejak awal saya termasuk yang pesimis,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awi juga meragukan netralitas Jimly sebagai Ketua MKMK.
Selain pernah menyatakan mendukung Prabowo, salah satu putra Jimly juga menjadi kader Partai Gerindra.
Adalah Robby Ferliansyah Asshiddiqie yang menjadi pengurus inti di Gerindra.
“Ya kita harap Pak Jimly tetap mempertahankan integritasnya meskipun ada keraguan karena dalam posisi beliau yang dalam tanda kutip pernah menyatakan mendukung Prabowo dan anaknya di Gerindra,” beber Awi, Jumat (3/11/2023).
Meski demikian, pihaknya tetap berharap bahwa eks Ketua MK itu tetap netral dan independen.
“Ya kita hanya berharap agar Pak Jimly tetap menjadi pendekar hukum sesuai integritasnya,” kata Awi. (donal)