ragamlampung.com — Markas Besar Polri menyelidiki dugaan adanya aktor politik yang menunggangi demonstrasi bertajuk ‘Aksi Bela Islam’ di Jakarta, Jumat (4/11/2016) lalu. Usai demonstrasi terjadi kericuhan dan penjarahan.
“Itu (soal aktor politik), dalam konteks kegiatan penyelidikan, juga didalami intelijen,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, di Badung, Bali, Minggu (6/11/2016).
Boy menuturkan, penyelidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pada aksi unjuk rasa itu terus dilakukan. Kepolisian, kata dia, berupaya mempidanakan terduga provokator. “Semuanya harus berlandaskan hukum,” katanya.
Sebelumnya, persoalan aktor politik ini dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo. Demonstrasi yang semula berlangsung dengan damai berujung ricuh pada Jumat malam.
Kepolisian menyebut terdapat aksi provokasi sehingga demonstrasi harus segera dibubarkan ketika itu. Petugas berulang kali menembakkan gas air mata untuk meredam amuk massa.
Massa ingin bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan aspirasi soal kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias. Namun, kala itu Presiden tidak berasa di Istana.
Sebagaimana diutarakan Jokowi maupun Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara secara terbuka pada kasus Ahok.
Senin besok, Bareskrim akan memeriksa Ahok dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. “Jadi proses ini ditunggu saja,” kata Boy.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa situasi negara dalam kondisi aman dan baik setelah aksi demo 4 November kemarin. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut melalui konferensi video kepada warga negara Indonesia yang berada di Sydney, Australia, Minggu (6/11/2016).
“Stabilitas politik tidak ada masalah sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi-konsolidasi kenegaraan,” kata Presiden melalui konferensi video di Istana Kepresidenan Bogor, dilansir antara.
Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan politik setelah terjadinya unjuk rasa 4 November 2016 lalu. “Untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana, dan hal-hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini,” ucap presiden.
Presiden Jokowi mengingatkan meski Konstitusi Indonesia memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan peluang untuk berdemokrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukukan dengan cara-cara yang tertib dan damai.
“Ke depan penyampaian-penyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, tertib, dan damai. Saya pastikan aparat keamanan, kepolisian, akan melakukan penegakan hukum dengan tegas,” kata Presiden Jokowi.
“Kita ingin Indonesia kita, terus kita jaga agar aman, damai, sehingga pembangunan terus bisa kita laksanakan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.
Presiden Jokowi seharusnya melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia, termasuk menemui warga negara Indonesia yang berada di Sydney. Namun, kunjungan tersebut ditunda karena di Jakarta terjadi demo 4 November yang melibatkan banyak massa.
Presiden kemudian mengganti pembatalan kunjungan tersebut dengan melakukan konferensi video, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. (cnn/ar)