ragamlampung.com — Rencana Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Fuad Amrullah mendapat mobil dinas baru berupa All New Pajero seharga Rp480 juta, mendapat tanggapan beragam dari masyarakat setempat. Namun, banyak warga yang mengkritik sekaligus memprotes rencana itu.
Warga memberikan kritik tajam melalui media sosial. Di Facebook yang membicarakan rencana pembelian mobil dinas itu ada puluhan orang memberikan reaksi keras dan sekitar dua ratus orang memberikan “Like”.
Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrullah sekita akhir bulan November ini mendapatkan mobil dinas baru merek All New Pajero seharga Rp480 juta. Pengadaan mobil tersebut berasal dari APBDP Mesuji tahun 2016. Mobil dinas tersebut jenis bensin tipe terendah 2500-3000cc sesuai pagu/harga ekatalog sebesar Rp480 juta.
Indra (40), tokoh pemuda dan warga Simpang Pematang, menyindir rencana itu. “Mantaplah dan bakalan sehat, ya Pak Ketua wakil rakyat itu. Tak akan merasakan sakit pinggang bila melintas ruas jalan di Mesuji ini,” katanya sambil tersenyum saat dimintai komentarnya, Jumat (11/11/2016).
Warga lainnya Iwan Ardiles melalui Facebook berkomentar, Kamis (10/11/2016) malam. “Saya sebagai putra Mesuji turut prihatin lihat para wakil rakyat dapat mobil mewah. Apa sudah sesuai dengan kerjanya? Kabupaten Mesuji kan masih dalam tahapan pembangunan, jadi gak layaklah pakai mobil mewah, sedangkan jalannya masih banyak yang berlubang”.
Ia menambahkan, “Pak DPR yang terhormat perlu diketahui kami sebagai putra putri Mesuji tolong ciptakanlah lapangan kerja, agar kami bisa merasakan hidup yang lebih baik. Jangan biarkan kami hanya jadi penoton saja. Kenyataannya sekarang di Pemkab Mesuji, pegawainya kebanyakkan orang luar dari Mesuji sedangkan putra putri Mesuji hanya jadi penonton, apa ini yang dinamakan adil? Kami sangatlah heran dengan semua ini terima kasih”.
Wakil Ketua DPRD Iwan Setiawan di Facebook memberikan penjelasan soal itu.
“Saudaraku semua, Kami eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah pelayan masyarakat. kalau pun toh kami mendapat kendaraan inventaris dan fasilitas lain, itu merupakan hak kami. Anggaran belanja mobil tidak mengambil anggaran yang lain termasuk anggaran infrastruktur,” tulisnya.
“Yang memperoleh fasilitas bukan hanya ketua DPRD, presiden, DPR, gubernur, bupati, sekda, para kepala dinas, kapolri, kapolda, kapolres pun dapat kendaraan dinas. Bahkan kades dan juru tulis kampung pun memperoleh fasilitas secara proporsional. Tapi, kenapa saudaraku semua kalo sedikit saja DPRD memperoleh fasilitas menjadi bahan empuk untuk menjadi sesuatu yang kontra? Apa yang salah dengan DPRD? Bukankah kalianlah yang memilih kami semua untuk mewakili kalian? Tolong renungkan itu, paham,” imbuh Iwan. (gst)