ragamlampung.com — Bantuan dan program Yayasan Peduli Pesantren yang didirikan pengusaha Hary Tanoesoedibjo, ditolak ribuan pesantrena di Banten dan Sumatera Barat. Penolakan juga datang dari Madura, melalui Aliansi Ulama Madura.
Penolakan tersebut karena yayasan milik pengusaha media ini dianggap memiliki kepentingan politis yang dikhawatirkan memecah persatuan umat Islam khususnya kalangan pesantren.
Mengutip Suara Muhammadiyah, Minggu (11/12/2016), penolakan dituangkan dalam surat pernyataan perwakilan Forum Pondok Pesantren Sumatera Barat tertanggal 10 Desember.
Surat itu ditandatangani Sukarta Fuadin dari Ponpes Subulussalam, Ilham dari Sumatera Thawalib Parabek, dan Fauziah Fauzan dari Perguruan Dinniyah Puteri Padang Panjang, serta Ketua MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar.
“Kami imbau seluruh Pondok Pesantren di Indonesia lebih mengedepankan tujuan jangka panjang membina generasi pelanjut umat Islam dibandingkan kepentingan sesaat yang menjebak,” demikian bunyi surat pernyataan sikap pondok pesantren Sumatera Barat.
Gusrizal mengatakan, pesantren di Sumatera Barat tak akan menerima bantuan yang punya niat politis. Sumbar harus menjadi pionir melawan gerakan YPP dan menjadi terdepan dari daerah-daerah lain.
Dari Banten, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Provinsi Banten yang diketuai KH. Maimun Ale, mengatakan, ada 3.496 pondok pesantren di Provinsi Banten yang menolak bantuan.
FSPP Banten juga menolak keberadaan YPP yang diketuai oleh Hari Tanoesoedbjo. “Kiprahnya sarat dengan kepentingan politik dan kapitalisme dan eksistensinya cenderung mengancam asosiasi-asosiasi pondok pesantren di seluruh Indonesia yang telah berkhidmat dengan ikhlas membina akidah dan kehidupan keumatan yang harmonis selama puluhan tahun,” kata dia.
Yayasan Peduli Pesantren tersebut dibentuk Kamis (8/12/2016) lalu, dan Hary Tanoesoedibjo menunjuk Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj sebagai Ketua Dewan Pembina, Mahfud MD sebagai anggota Dewan Pembina.
Hary Tanoe menyuntikkan dana Rp2 miliar ke yayasan itu untuk mendukung dan membantu seluruh pembangunan sarana dan prasarana pesantren di Indonesia. (ar)