ragamlampung.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan gubernur seluruh Indonesia mewaspadai risiko pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung Februari 2017. Mendagri meminta gubernur berkoordinasi dengan aparat keamanan sebagai deteksi dini masalah.
Tjahjo saat rapat koordinasi gubernur seluruh Indonesia, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/11/2016), mengatakan, deteksi dini dapat dilakukan melalui pemetaan potensi instabilitas dinamika politik lokal, pemanfaatan modal sosial, dan mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat, dan masyatakat.
Pemerintah, katanya, menilai ada empat aspek rawan risiko dari pelaksanaan pilkada serentak di 101 daerah. Aspek itu cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Aspek keamanan berupa ancaman terorisme, separatisme, radikalime, unjuk rasa, konflik komunal, dan penyalahgunaan senjata api, dan bahan peledak.
“(Juga) kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia secara politik dan keamanan,” katanya.
Ancaman juga datang dari aspek politik-hukum, serta aspek lain seperti distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, dan netralitas penyelenggara. (ar)