ragamlampung.com — Polres Lampung Utara mendeteksi sejumlah warga setempat bakal ke Jakarta untuk mengikuti unjuk rasa 2 Desember nanti. Aparat keamanan setempat berupaya mereka membatalkan niatnya itu karena dikhawatirkan berakibat fatal.
“Saya mengarahkan masyarakat kalau bisa tidak berangkat pada 2 Desember nanti,” kata Kapolres Lampung Utara, AKBP Esmed Eryadi, di Kotabumi, Kamis (24/11/2016).
Kapolres mengatakan, pihaknya terus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang aksi itu, apalagi ada indikasi makar seperti yang diinformasikan Mabes Polri.
“Takutnya masyarakat kita nanti yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Karena penjelasan Kapolri, tindak pidana (makar) bukan hanya leadernya, tapi yang membantu atau turut serta juga ikut terlibat,” katanya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Utara Mughofir meminta umat Islam lebih arif dan bijaksana menyikapi kasus yang sedang ditangani pihak kepolisian.
Ia menilai, Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka berarti tuntutan yang diajukan MUI Pusat sudah terpenuhi. Kepolisian pun sudah melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
“Sekarang tinggal kita ikuti proses perkembangan yang dilakukan aparat dan mari bersama-sama mendoakan agar berjalan lancar. Percayakan kepada polisi untuk menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama ini,” ujarnya.
MUI setempat, kata dia, terus mengimbau masyarakat melalui kotbah-kotbah Jumat agar memahami dan berpikir lebih bijak. Juga tidak ikut berunjuk rasa seperti ajakan yang sudah disebarkan melalui berbagai media sosial.
”Namun, jika ada yang tetap ingin berangkat, kami tidak bisa melarang karena itu hak masing-masing orang dan harus siap menerima konsekuensinya sendiri,” kata Mughofir.
Sekretaris PC NU Lampung Utara Agus Toni mengatakan, pihaknya tetap tidak sependapat dengan seruan GNFP-MUI untuk melaksanakan demonstrasi pada 2 Desember.
PC NU setempat minta pengurus, warga NU, juga organisasi pemuda di bawah naungannya tidak ikut-ikutan aksi demo itu. (ar)