ragamlampung.com — Mendengar kabar tentang jalan rusak di wilayah Sumatera bukanlah hal yang mengherankan. Hampir seluruh pelosok pulau Sumatera dengan sangat mudah kita akan temui kondisi jalan hancur yang nyaris tidak dapat dilewati kendaraan bermotor.
Begitu juga dengan kondisi jalan di sepanjang Rawajitu Timur hingga Simpang Penawar, Kabupaten Tulangbawang, Lampung. Jaraknya tak lebih dari 70 Km jarak tempuh di jalan ini bisa mencapai 4 jam lebih. Kadang pengguna jalan pun harus lebih bersabar dan menempuh waktu lebih lama lagi kala musim hujan.
Yang menarik, dari jalan poros Rawajitu ini satusnya terus berubah-ubah, dari jalan kabupaten menjadi provinsi, hingga terakhir pada Oktober 2016, ruas jalan ini dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.
Kebijakan pemerintah menaikkan status jalan poros Rawajitu dinilai sangat tepat sebab, di sepanjang jalan ini terdapat banyak pemukiman dan sumber komoditas yang berkontribusi besar pada pendapatan nasional. Mulai lumbung padi , produsen udang terbesar, perkebunan sawit, karet, singkong hingga peternakan.
Hal menarik lain dari buruknya kondisi jalan poros Rawajitu ini cara masyarakat menyikapi keadaan yang ada. Selain menyebarluaskan melalui media sosial, beberapa masyarakat justru menginginkan jalan poros Rawajitu diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola swadaya.
Sobirin, warga Kecamatan Rawajitu Timur mengatakan, masyarakat siap mengelola jalan poros Rawajitu jika pemerintah mau memfasilitasi.
“Kami yakin kalau jalan ini diserahkan kepada masyarakat kemudian dibuka pengumpulan modal swadaya, akan ada tol yang membentang di Rawajitu. Tapi, semua yang lewat harus bayar terutama mobil plat merah,” ujar Sobirin, Ahad (12/2/2017).
Senada dengan Sobirin, Marhusin, kepala divisi alat berat perkumpulan petambak udang (P3UW) Lampung mengatakan, pihaknya beberapa hari terakhir ini kerja keras memperbaiki beberapa lubang besar yang menjadi kubangan lumpur di tengah badan jalan. Hingga membuat anak sekolah tidak berani lewat.
“Bertahun-tahun jalan ini rusak, harusnya pemerintah segera ambil tindakan. Kalau memang tidak mampu, serahkan kembali ke masyarakat, percuma status jalan nasional kalo tak ada perubahan,” kata dia. (ar)