ragamlampung.com — Masyarakat Kabupaten Mesuji yang lahannya bakal menjadi proyek jalan tol Trans Sumatera (JTTS), hingga kini belum mendapat kepastian ganti ruginya.
Jalan tol tersebut untuk ruas Terbanggibesar-Simpang Pematang, dan ditargetkan selesai tahun 2018 atau sebelum pelaksanaan Asian Games di Palembang.
Prianto (50), warga Simpang Pematang mengatakan, Jumat (24/2/2017), mereka belum mengetahui rencana pemerintah untuk membebaskan lahan milik rakyat, termasuk ganti ruginya.
“Kami belum tahu. Kabarnya sementara ini lahan yang terkena pembangunan jalan tol hanya disewa oleh kontraktor bukan ganti rugi,” kata dia.
Hal senada dikatakan Agus, warga Kecamatan Wayserdang. Warga di tempat itu juga belum pernah diajak musyawarah atau sosialisasi pembebasan lahan dari pemerintah.
“Tapi, kenapa di lapangan sudah ada petugas yang mematok lahan untuk tol. Padahal, kami belum dapat informasi apa apa,” katanya.
Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrullah berharap pembangunan jalan tol yang melintas Mesuji berdampak peningkatan ekonomi warganya. “Warga jangan hanya jadi penonton, ini tidak adil,” katanya.
Paling tidak pemerintah dan kontraktor memprioritaskan memberdayakan warga setempat dalam penyediaan tenaga kerja. “Ini harus benar-benar diperhatikan pengembang agar tidak terjadi kesenjangan di bawah,” ujarnya.
Ia juga berharap ganti rugi lahan yang terkena dampak proyek jalan tol dilakukan transparan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (ar)