Sinergisitas, Kunci Lampung Antisipasi Konflik

rapat koordinasi penyelesaian konflik sosial, di ruang rapat kantor gubernur lampung, selasa (17/10).
Share :

ragamlampung.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menilai, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mengantisipasi potensi konflik sosial dengan menjalin sinergitas kemitraan lintas lembaga.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemen Polhukam, Brigjen Bambang Sugeng, mengatakan, keberhasilan itu berkat Tim Terpadu Provinsi Lampung. Tim ini juga mampu mencipatakan kondisi kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Kondisi kondusif ini dapat dicapai karena kerja sama yang baik antar-pemangku kebijakan,” katanya, saat rapat koordinasi penyelesaian konflik sosial di ruang rapat kantor gubernur Lampung, Selasa (17/10).

Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Syaiful Bahri, mengatakan, pemprov menangani berbagai perselisihan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.

“Salah satu upaya penanganan konflik dengan mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Syaiful.

Karo Operasional Polda Lampung Kombes, Yosi Hariyoso, mengatakan, penanganan konflik dilakukan dengan memanfaatkan softpower. Kemudian, bersinergi dengan pemerintah untuk membina masyarakat, lingkungan, dan pendekatan persuasif.

“Keberhasilan antisipasi dan penanganan konflik sosial sangat dipengaruhi sinergitas program yang dibangun bersama kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Yosi.

Rapat diikuti unsur Polda, Kejaksaan Tinggi, Korem 043 Gatam, perwakilan Lampung Timur, Mesuji, dan Lampung Tengah dan dinas/instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi. Aspirasinya, Kementerian Dalam Negeri diharapkan segera menerbitkan peraturan batas wilayah yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Perbatasan tersebut antara Tanggamus dan Pringsewu, Pringsewu dan Pesawaran, Pesawaran dan Lampung Selatan, serta Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Selain itu, beberapa rekomendasi terkait memaksimalkan penanganan dan antisipasi konflik sosial di Lampung. (rls/ar)

 

Share :