ragamlampung.com — Ratusan kontraktor kembali mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lampung Utara, Rabu (1/1/2017). Mereka meminta penjelasan dan kepastian pembayaran uang muka dan pekerjaan proyek, yang hingga kini belum dilunasi.
Pemkab setempat hingga kini belum membayar semua uang muka dan serah terima pertama pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) para rekanan.
Perwakilan aksi diberi nama “Aksi Damai 111” tersebut saat di kantor pemkab, diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Samsir, Kepala DPKAD Budi Utomo, dan Kadis PUPR Syahbudin.
“Tujuan kami semata-mata mempertanyakan hak kontraktor. Ada isu kami ditunggangi pihak tertentu, tapi saya katakan tidak ada. Kami tidak dibiayai oleh siapa pun,” kata koordinator aksi Erfan Zein, dalam orasinya.
Erfan mewakili rekannya mengharapkan uang muka atau PHO segera dibayarkan dengan kepastian waktu pembayaran.
“Kami bukan pelaku politik. Kali ini kami tidak mau dengar lagi janji-janji palsu. Kami perlu kepastian, kapan dibayarkan uang para rekanan tersebut,”” katanya.
Sekdakab Samsir mengatakan, pemerintah daerah siap membayarkan uang para rekanan tersebut, dan itu wajib dibayar. Tapi, keadaan keuangan seperti ini tidak memungkinkan.
“Kita bayar tapi bertahap, dan hari ini sudah bisa bayar uang muka. Yakin saja ketika duit itu ada kenapa harus kita tahan,” katanya.
Pemkab, katanya, sudah menyiapkan uang sekitar Rp40 miliar dan sampai akhir tahun ini bisa diselesaikan semua.
Di kantor DPRD, massa diterima Ketua DPRD Rachmat Hartono, didampingi anggota DPRD Herwan Mega dan Rico Picyono. (ar)