DPRD: Anggaran Pembangunan Mesuji Belum Memadai

fuad amrullah, ketua dprd kabupaten mesuji
Share :

ragamlampung — Anggaran pembangunan untuk Kabupaten Mesuji melalui APBD maupun bantuan pemerintah pusat (DAU dan DAK) tiap tahunnya tidak memadai, yakni hanya sekitar Rp900 miliar lebih. Padahal, kabupaten lain sudah mencapai Rp2 triliun bahkan sampai Rp3 triliun per tahun.

“Ini harus dievaluasi lagi, karena saya ingin Kabupaten Mesuji naik kelas, sama seperti daerah lain. Saya sedang mengkaji apa masalah yang membuat anggaran untuk daerah ini sangat kecil. Apakah dari sumber daya manusia atau apa,” kata Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrullah, Rabu (30/11/2016).

Dengan anggaran sebesar itu, kata Fuad, sangat sulit bagi daerah hasil pemekaran Kabupaten Tulangbawang ini mengejar target pembangunan. Terutama upaya menggali berbagai potensi yang tersedia.

“Saya dan anggota Dewan lainnya terus berupaya memperjuangkan agar anggaran Kabupaten Mesuji tahun depan meningkat. Anggaran yang seperti sekarang ini menyulitkan kami membuat proyeksi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya menjelaskan.

Fuad juga mengatakan, konflik tanah di daerah itu melibatkan warga dengan perusahaan perlu mendapat perhatian khusus. Padahal, daerah ini perlu percepatan pembangunan, salah satunya mengandalkan peran investasi pihak ketiga atau swasta.

“Sengketa lahan banyak terjadi, tapi saya bersyukur sejumlah konflik dapat diselesaikan. Potensi daerah ini masih perlu dikembangkan dan kita butuh peran investor. Tapi, investor juga perlu keamanan dan kenyamanan berusaha, sedangkan masyarakat harus mendapatkan haknya berupa kesejahteraan,” kata Fuad.

Politisi Partai Nasdem itu mencontohkan konflik lahan antara warga dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI). Kemudian konflik lahan warga dengan PT Garuda Panca Artha (GPA).

Untuk penyelesaian di PT GPA, Fuad akhirnya mengambil jalan tengah yakni tanah itu dihibahkan untuk lokasi kantor Mapolres, dan kedua belah pihak menyetujuinya.

“Masih banyak konflik lahan lainnya, kita terus upaya diselesaikan secara bijaksana, menguntungkan masyarakat juga jangan sampai investor kabur karena usahanya terganggu,” kata dia. (gst)

Share :