ragamlampung.com — Setiap hari, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengirim petugas ke desa perbatasan Panmunjom, dan menelepon pihak Korea Utara pada pukul 09.00 dan 16.00. Dan selama lebih dari 18 bulan, panggilan telepon itu tak pernah diindahkan.
Ketika Korea Utara melakukan uji coba dan ancaman senjata nuklirnya, Kementerian Unifikasi, yang didedikasikan memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dan akhirnya reunifikasi damai, menghadapi krisis eksistensial.
Belum lama ini kementerian tersebut salah satu departemen paling kuat di Seoul. Berperan sentral dalam teknik dua pertemuan puncak bersejarah antara pemimpin kedua Korea dan meluncurkan proyek ekonomi bersama di tahun 2000-an.
Tapi kini sebagian besar hilang setelah hampir satu dasawarsa pemerintahan konservatif garis keras di Selatan, dan perluasan rudal dan pengembangan senjata nuklir yang pesat di Korea Utara.
Masalah nuklir telah menjadi jauh lebih besar dari sekedar masalah Semenanjung Korea. Korea Utara telah meluncurkan rudal midrange di atas Jepang dan rudal balistik antarbenua.
Dunia telah merespon dengan meningkatkan sanksi dan tekanan militer terhadap Pyongyang. Di Korea Selatan, keputusan terpenting Korea Utara sekarang berasal dari kantor presiden dan departemen pertahanan dan luar negeri.
Kementerian Unifikasi sebagian besar ditinggalkan untuk mengeluarkan pernyataan boilerplate tentang tes senjata Pyongyang dan ledakan propaganda.
“Anda membutuhkan kedua tangan untuk bertepuk tangan dan Korea Utara sama sekali tidak menanggapi,” kata Baik Tae-hyun, juru bicara kementerian.
“Tapi itu tidak akan seperti ini selamanya. Ada saat-saat di masa lalu ketika butuh waktu lama, satu atau dua tahun, untuk hubungan mencair setelah masa permusuhan. ”
Pemilihan presiden liberal di bulan Mei, yang mengakhiri sembilan tahun pemerintahan konservatif, secara singkat mengangkat harapan. Tapi Pyongyang sejauh ini mengabaikan sebuah proposal Kementerian Unifikasi pada bulan Juli untuk mengadakan perundingan militer dan Palang Merah antar Korea.
Dalam keadaan yang berubah, tidak jelas apa yang harus, atau dapat dilakukan oleh Kementerian Unifikasi.
Kementerian tersebut berawal dari National Unification Board, yang dibuka pada tahun 1969 ketika Korea Selatan diperintah oleh diktator anti-komunis yang pemberani Park Chung-hee. Setelah sebagian besar melayani fungsi penelitian, hal itu menjadi lebih menonjol di bawah Roh Tae-woo, yang memenangkan pemilihan presiden 1987 yang terjadi beberapa bulan setelah pemimpin militer menerima pemilihan umum.
Roh berusaha memperbaiki hubungan dengan Pyongyang menyusul jatuhnya Tembok Berlin. Dia mengangkat dewan penyatuan ke tingkat wakil perdana menteri.
Korea mengadakan pembicaraan perdana menteri pertama mereka pada tahun 1990, dan kedua negara bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu yang sama tahun 1991.
Dua presiden liberal, Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun, bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada tahun 2000 dan 2007.
Tapi anaknya, pemimpin saat ini Kim Jong-un, telah melakukan empat dari enam uji coba nuklir negara tersebut dan tampaknya tidak melihat nilai dalam berurusan dengan Seoul. (ar)